PUNGUTAN LIAR  YANG BIKIN  RISIH, BIKIN SENGSARA KAMI KAUM  PENERIMA GAJI – THE SALARY MEN,  THE WAGE  RECEIVING MEN, 

Melekat  di Kekuasaan Negara kayak tumor, sangan cynical, mereka langgeng

Saya sangat bersimpati dengan langkah serempak Pemerintahan Presiden Jokowi, untuk  menghilangkan pungutan liar dari kehidupan bernegara sehari hari. Kalau boleh saya klasifikasi menurut ukuran besarnya pungutan ini maka terlihat seperti berikut  dibawah ini dengan catatan makin tinggi kelas pungutan ini makin gampang dibebankan pada konsumen tarakhir –kami  kaum penerima gaji, biasa disebut kaum menengah, juga pungli kelas paling bawah langsung kami yang terbebani tanpa bisa mengalihkan beban pungli ini:

1       Pungutan liar yang dibuat oleh Presiden;  Besarnya  minimum tak terbatas miliar atau trilyunan dibuat oleh Presden – contohnya dibuat oleh Presiden Jendral Suharto ( Yayasan Super Semar  Yayasan Dharmais  dan puluhan yayasan yang lain dikuasai oleh kroni dan anak anak Suharto) entah namanya apa  dukungan atau pungli  diminta kepada Konglomerat untuk Yayasan keluarga beliau, atau untuk pribadi pribadi kroni beliau. 

 Jusuf Adhitjondro juga meneropong Cikeas, mendapatkan pandangan serupa dengan yayasan yayasannya hanya pemerannya beda, malah sudah ada yang masuk penjara, Hartati Murdaya Poo. 

Client nya bisa dihitung jari.  Apapun yang dia dapat dengan pungli, pasti berhubungan dengan monopoli  yang didukung PERATURAN  Negara. beaya pungli ini dibebankan pada harga produk atau jasa apapun yang mereka buat.

2       Pungutan yang dibuat oleh Menteri Menteri,  contohnya kasus mobil listrik oleh menteri BUMN,  izin import sapi, gula industri  oleh setingkat menteri misalnya  Ketua MA, Ketua MK (Mahkamah Konstitusi),  Ketua BULOG, Direktur Bank BUMN,   besarnya  miliaran  sampai ratusan juta misalnya dari  sasarannya ratusan Pengusaha Besar juga Politisi  feodalis daerah   yang berganti baju pengusaha, yang ini borosnya bukan main, menebar uang haram untuk mendapat dukungan dari puaknya, sangat mengobarkan "sara", brani mencuri  dan memicu inflasi.  lstilahnya  sosok Peng peng - Pengusaha Penguasa, dengan puaknya.     

Apapun yang mereka dapat dari memberikan pungli demi  monopoli, nantipun akan dibebankan pada kami, konsumen barang atau jasa apapun yan mereka kuasai secara monopoli.    Amusement centre,  Sekolah  International, Rumah Sakit mewah, akhirnya  beaya servicenya dibebankan kepada kami  KONSUMEN  dengan memeras lebih kencang, seperti menambah jam kerja,  menghilangkan jaminan kesehatan karena penerima gaji tetap diganti dengan upah borongan dan kerja borongan.  Sebab apapun yang mereka hasilkan,  dalam harga productnya pasti sudah dimasukkan ongkos aktivitas mereka.

3.    Pungutan yang dibuat oleh Gupernur dan Bupati, Wali Kota, Kepala Dinas dan BUMN, BPN , Petugas Pajak,  Kabag  Papan Reklame,  jumlahnya   mulai puluhan juta  sampai ratusan juta kepada setiap client sasaran Clientnya pengusaha Besar dan Menengah.  Sepotong jalan di tengah kota  bisa dibeli dengan membayar pungli,  hak membotolkan elpiji, mendistribusikan BBM secara monopoly bisa mendatangkan untung monopoly yang dibebankan kepada kami konsumen tanpa terasa karena  recehan  yang dicuri per liter , terkumpul  pasti akan jadi milyaran dari  pungli sogok suap  untuk dapat bergabung dengan  monopoly kartel.

4.   Pungutan yang dilakukan oleh Camat dan Lurah, Polsek, KUA kecamatan, Kepala Solah SMA DAN SMP vaforit, Pertanahan Nasional, mengenai peminahan Hak atas tanah    Yang  ini yang sangat membuat risih, beban ketidak pastian, karena korbannya paling banyak  hampir setiap orang kecuali  pemungut pungli diatasnya,  yang tidak bersentuhan langsung dengan publik.  

Lha yang ini pungli yang langsung dipikul oleh public si konsumen jasa administrasi Negara, umpama membagi warisan harta berupa pekarangan dan rumah, toh hanya sekali dua kali selama hidup. Apa manusia BPN juga  jadi pewaris tanah seluruh Indonesia ? Apa Camat sebagai Pejabat Akta Tanah juga pewaris tanah seluruh wilayah Kecamatannya, Lurah pewaris tanah seluruh Kelurahannya ? 

Hak dari mana ? Merekalah Negara, mereka mengukuhkan Hak milik tanah bagi warga seluruh Negara. Mereka bisa cynical bahwa posisinya langgeng, cuma di indonesia.

 Ini mereka lakukan dengan cynical, yang pasti kekuasaan Institusi Negara kelas ini tidak tergoyahkan. yang tidak bisa dialihkan ke siapa siapa tapi dipikul sendiri oleh warga negara  kaum menengah, kaum elit yang sudah manganggap wajar, tapi bagi penerima gaji/pensiun ini mencekik leher.

5.      Dan yang ini  penguasa loket pelayanan public, disusun supaya public tidak bisa melapor kemana mana. Ndak ada yang mengurus dengan sunguh sungguh karena  pungutan dari puluhan  ribuan rupiah sampai ratusan ribu rupiah. Tapi akibatnya sangat mengerikan seperti yang terjadi di Pelabuhan Pelabuhan, Bandara Terminal  Angkutan Darat dan  dan Pasar Pasar. 

Sebagai ilustrasi,  satu pelabuhan container dibangun sangat moderen canggih, Teluk Lamong, dengan cepat dapat memproses container export maupun import terpaksa kurang  diminati EMKL ( Expedisi Muatan Kapal Laut) karena sopir truck kontainer EMKL harus menyerahkan kontainernya kepada truck Pelabuhan Konrtainer teluk Lamong milik Pelabuhan container di gerbang pelabuhan Teluk Lamong, truck EMKL enggan   – Pelabuhan container akan mengurusnya  bebas ongkos pungli, sampai TERSUSUN di  kapal yang benar.  Menghemat waktu sandar kapal. Dan sopir truck EMKL tidak bisa  lagi minta  ongkos pungli dari EMKLnya, dimana sang sopir truck EMKL menitipkan bagiannya sampai ratusan ribu rupiah per hari, apalagi dikejar delivery time.  Dengan ini jangan omong perkara kelancaran axport,  turunnya dwelling time,  turunnya beban ongkos pelabuhan, bila uang gampang ini namanya pungli yang harus di bersihkan. Sementara kerja sopir di-ringankan dengan jalan tol yang benar  sesuai dengan beayanya.

6.      Yang ini khusus di perumahan kaum menengah dan menengah bawah, kebanyakan mereka kenerima gaji/ salary men, wage collecting men,  dikomplek perumahan sederhana.   Lurah,  kepala depo sampah, Kepala KUA kecamatan, Tukang parkir ( mereka bikin parkir liar di jalan masuk komplek dan bikin macet lalu lintas jalan kecil masuk komplek itu), mereka menambah kesulitan hidup  si menengah  yang sangat sulit mendapatkan income  tambahan.

Dua yang terkhir ini sangat mempengaruhi   hidup setiap keluarga menengah dan menengah bawah maupun golongan bawah pekerja  pendatang  local yang ngekost. Sebab  pungli ini sasaranya hampir semua orang, kadang dengan ancaman.

PUNGLI ADALAH SISA PRILAKU JIWA FEODAL YANG GENTAYANGAN TERSESAT KE JAMAN  DEMOKRASI MODEREN. MESTINYA MENGIKISNYA YA TUGAS PARTAI PARTAI POLITIK DALAM MENDIDIK KADERNYA.  SATU SATUNYA MENUSIA INDONESIA YANG SUDAH TERBEBAS DARI JIWA FEODAL ADALAH BUNG KARNO. ORANG KELIRU MEGANGGAP PUNGLI DENGAN PRILAKU RAGAWI. 

UJUNG UJUNGNYA PUNGLI DITINGKAT MANA SAJA,  YANG MEMIKUL BEAYANYA ADALAH KONSUMEN, THE SALARY MEN,  THE PUNGUTAN LIAR  YANG BIKIN  RISIH, BIKIN SENGSARA KAMI KAUM  PENERIMA GAJI – THE SALARY MEN,  THE WAGE  RECEIVING MEN, melekat  di Kekuasaan Negara kayak tumor, sangan cynical, mereka langgeng

Saya sangat bersimpati dengan langkah serempak Pemerintahan Presiden Jokowi, untuk  menghilangkan pungutan liar dari kehidupan bernegara sehari hari. Kalau boleh saya klasifikasi menurut ukuran besarnya pungutan ini maka terlihat seperti berikut  dibawah ini dengan catatan makin tinggi kelas pungutan ini makin gampang dibebankan pada konsumen tarakhir –kami  kaum penerima gaji, biasa disebut kaum menengah, juga pungli kelas paling bawah langsung kami yang terbebani tanpa bisa mengalihkan beban pungli ini:

1       Pungutan liar yang dibuat oleh Presiden;  Besarnya  minimum tak terbatas miliar atau trilyunan dibuat oleh Presden – contohnya dibuat oleh Presiden Jendral Suharto ( Yayasan Super Semar  Yayasan Dharmais  dan puluhan yayasan yang lain dikuasai oleh kroni dan anak anak Suharto) entah namanya apa  dukungan atau pungli  diminta kepada Konglomerat untuk Yayasan keluarga beliau, atau untuk pribadi pribadi kroni beliau. 

 Jusuf Adhitjondro juga meneropong Cikeas, mendapatkan pandangan serupa dengan yayasan yayasannya hanya pemerannya beda, malah sudah ada yang masuk penjara, Hartati Murdaya Poo. 

Client nya bisa dihitung jari.  Apapun yang dia dapat dengan pungli, pasti berhubungan dengan monopoli  yang didukung PERATURAN  Negara. beaya pungli ini dibebankan pada harga produk atau jasa apapun yang mereka buat.

2       Pungutan yang dibuat oleh Menteri Menteri,  contohnya kasus mobil listrik oleh menteri BUMN,  izin import sapi, gula industri  oleh setingkat menteri misalnya  Ketua MA, Ketua MK (Mahkamah Konstitusi),  Ketua BULOG, Direktur Bank BUMN,   besarnya  miliaran  sampai ratusan juta misalnya dari  sasarannya ratusan Pengusaha Besar juga Politisi  feodalis daerah   yang berganti baju pengusaha, yang ini borosnya bukan main, menebar uang haram untuk mendapat dukungan dari puaknya, sangat mengobarkan "sara", brani mencuri  dan memicu inflasi.  lstilahnya  sosok Peng peng - Pengusaha Penguasa, dengan puaknya.     

Apapun yang mereka dapat dari memberikan pungli demi  monopoli, nantipun akan dibebankan pada kami, konsumen barang atau jasa apapun yan mereka kuasai secara monopoli.    Amusement centre,  Sekolah  International, Rumah Sakit mewah, akhirnya  beaya servicenya dibebankan kepada kami  KONSUMEN  dengan memeras lebih kencang, seperti menambah jam kerja,  menghilangkan jaminan kesehatan karena penerima gaji tetap diganti dengan upah borongan dan kerja borongan.  Sebab apapun yang mereka hasilkan,  dalam harga productnya pasti sudah dimasukkan ongkos aktivitas mereka.

3.    Pungutan yang dibuat oleh Gupernur dan Bupati, Wali Kota, Kepala Dinas dan BUMN, BPN , Petugas Pajak,  Kabag  Papan Reklame,  jumlahnya   mulai puluhan juta  sampai ratusan juta kepada setiap client sasaran Clientnya pengusaha Besar dan Menengah.  Sepotong jalan di tengah kota  bisa dibeli dengan membayar pungli,  hak membotolkan elpiji, mendistribusikan BBM secara monopoly bisa mendatangkan untung monopoly yang dibebankan kepada kami konsumen tanpa terasa karena  recehan  yang dicuri per liter , terkumpul  pasti akan jadi milyaran dari  pungli sogok suap  untuk dapat bergabung dengan  monopoly kartel.

4.   Pungutan yang dilakukan oleh Camat dan Lurah, Polsek, KUA kecamatan, Kepala Solah SMA DAN SMP vaforit, Pertanahan Nasional, mengenai pemindhan Hak atas tanah    Yang  ini yang sangat membuat risih, beban ketidak pastian, karena korbannya paling banyak  hampir setiap orang kecuali  pemungut pungli diatasnya,  yang tidak bersentuhan langsung dengan publik.  

Lha yang ini pungli yang langsung dipikul oleh public si konsumen jasa administrasi Negara, umpama membagi warisan harta berupa pekarangan dan rumah, toh hanya sekali dua kali selama hidup. Apa manusia BPN juga  jadi pewaris tanah seluruh Indonesia ? Apa Camat sebagai Pejabat Akta Tanah juga pewaris tanah seluruh wilayah Kecamatannya, Lurah pewaris tanah seluruh Kelurahannya ? 

Hak dari mana ? Merekalah Negara, mereka mengukuhkan Hak milik tanah bagi warga seluruh Negara. Mereka bisa cynical bahwa posisinya langgeng, cuma di indonesia.

 Ini mereka lakukan dengan cynical, yang pasti kekuasaan Institusi Negara kelas ini tidak tergoyahkan. yang tidak bisa dialihkan ke siapa siapa tapi dipikul sendiri oleh warga negara  kaum menengah, kaum elit yang sudah manganggap wajar, tapi bagi penerima gaji/pensiun ini mencekik leher.

5.      Dan yang ini  penguasa loket pelayanan public, disusun supaya public tidak bisa melapor kemana mana. Ndak ada yang mengurus dengan sunguh sungguh karena  pungutan dari puluhan  ribuan rupiah sampai ratusan ribu rupiah. Tapi akibatnya sangat mengerikan seperti yang terjadi di Pelabuhan Pelabuhan, Bandara Terminal  Angkutan Darat dan  dan Pasar Pasar. 

Sebagai ilustrasi,  satu pelabuhan container dibangun sangat moderen canggih, Teluk Lamong, dengan cepat dapat memproses container export maupun import terpaksa kurang  diminati EMKL ( Expedisi Muatan Kapal Laut) karena sopir truck kontainer EMKL harus menyerahkan kontainernya kepada truck Pelabuhan Konrtainer teluk Lamong milik Pelabuhan container di gerbang pelabuhan Teluk Lamong, truck EMKL enggan   – Pelabuhan container akan mengurusnya  bebas ongkos pungli, sampai TERSUSUN di  kapal yang benar.  Menghemat waktu sandar kapal. Dan sopir truck EMKL tidak bisa  lagi minta  ongkos pungli dari EMKLnya, dimana sang sopir truck EMKL menitipkan bagiannya sampai ratusan ribu rupiah per hari, apalagi dikejar delivery time.  Dengan ini jangan omong perkara kelancaran axport,  turunnya dwelling time,  turunnya beban ongkos pelabuhan, bila uang gampang ini namanya pungli yang harus di bersihkan. Sementara kerja sopir di-ringankan dengan jalan tol yang benar  sesuai dengan beayanya.

6.      Yang ini khusus di perumahan kaum menengah dan menengah bawah, kebanyakan mereka kenerima gaji/ salary men, wage collecting men,  dikomplek perumahan sederhana.   Lurah,  kepala depo sampah, Kepala KUA kecamatan, Tukang parkir ( mereka bikin parkir liar di jalan masuk komplek dan bikin macet lalu lintas jalan kecil masuk komplek itu), mereka menambah kesulitan hidup  si menengah  yang sangat sulit mendapatkan income  tambahan.

Dua yang terkhir ini sangat mempengaruhi   hidup setiap keluarga menengah dan menengah bawah maupun golongan bawah pekerja  pendatang  local yang ngekost. Sebab  pungli ini sasaranya hampir semua orang, kadang dengan ancaman.

PUNGLI ADALAH SISA PRILAKU JIWA FEODAL YANG GENTAYANGAN TERSESAT KE JAMAN  DEMOKRASI MODEREN. MESTINYA MENGIKISNYA YA TUGAS PARTAI PARTAI POLITIK DALAM MENDIDIK KADERNYA.  SATU SATUNYA MENUSIA INDONESIA YANG SUDAH TERBEBAS DARI JIWA FEODAL ADALAH BUNG KARNO. ORANG KELIRU MEGANGGAP PUNGLI DENGAN PRILAKU RAGAWI. 

UJUNG UJUNGNYA PUNGLI DITINGKAT MANA SAJA,  YANG MEMIKUL BEAYANYA ADALAH KONSUMEN, THE SALARY MEN,  THE WAGE  COLLECTING  MEN,  LAKI LAKI DAN PERREMPUAN PEKERJA  JUJUR  DAN RAJIN,  MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN  YANG SANGAT SULIT MEDAPAT TAMBAHAN UPAH, APALAGI PENSIUNAN  PNS  YANG TIDAK MENUMPUK PUNGLI WAKTU DINASNYA, DIHARAPKAN CEPAT MATI, KARENA DANA PENSIUNNYA MAU DIPAKAI MEMBANGUN INFRA STRUCTURE. Itupun kuburan sudah penuh dengan keburan fiktif, harus bayar PUNGLI  supaya ada tempat dibumi *) .

 

WAGE  COLLECTING  MEN,  LAKI LAKI DAN PERREMPUAN PEKERJA  JUJUR  DAN RAJIN,  MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN  YANG SANGAT SULIT MEDAPAT TAMBAHAN UPAH, APALAGI PENSIUNAN  PNS  YANG TIDAK MENUMPUK PUNGLI WAKTU DINASNYA, DIHARAPKAN CEPAT MATI, KARENA DANA PENSIUNNYA MAU DIPAKAI MEMBANGUN INFRA STRUCTURE. Itupun kuburan sudah penuh dengan keburan fiktif, harus bayar PUNGLI  supaya ada tempat dibumi *) .

Posted in: