ILMU BAGI SELURUH MANUSIA

ILMU BAGI SELURUH MANUSIA  PASTI MUDAH DECERNA DAN SEDERHANA

Komentar terhadap wawancara Najwa Sihab, Gus Mustafa Bisri dan Prof. Qurais Sihab, pada 21 Juni 2017 jm 20 WIB, konon  akan dilanjutkan 28/6/2017

Apabila sudah ditetapkan dengan kayakinan yang teguh, bahwa ilmu Islam itu di wahyukan untuk segenap manusia di  Dunia, pastilalah Ilmu yang sangat penting, apa lagi yang menyangkut hidup manusia, pastilah ilmu tersebut  mudah dicerna dan sederhana untuk dilaksanakan. Inilah yang kebanyakan para jumhur dalam ilmu islam sendiri lupa. Istilahnya Gus Dur “Gitu saja kok repot”

Kerepotan mengurai Ilmu Al Qur’an dan Al Hadist sudah sangat disadari  oleh para Wali,, Pengajar Agama islam di Pulau Jawa, sudah mulai abad  12, terbukti dengan adanya nisan islam, ber tarikh  penanggalan Islam dalam tarikh mesehi setara dengan abad ke 12 di Gresik                         ( Jawa  Timur).

Dalam kurun waktu  pekerjaan para Wali jaitu  abad ke 12  sampai akhir kerajaan Demak pada abad ke 16, para Wali menghadapi masyarakat Hindu diseluruh Pulau Jawa yang sudah mempunyai dasar teratur dan rapi. Cuma, mungkin peran politis dari kasta bawah makin lama makin besar, juga iuran untuk segala upacara kepentingan kasta atas makin banyak saja.

Jadi ajaran Islam, masyarakat Islam harus mempunyai nilai intrinsik yang harus bisa mengungguli masyarakat Hindu, sehigga dapat berfungsi sebagai penggerak pembaharuan secara menyeluruh dari masyarakat yang lama.

Yang jelas, tujuan pokoknya dalam jangka panjang memperbaharui  kepercayaan masyarakat menjadi masyarakat yang Islami, masyarakat yang  madani , jauh lebih baik secara bermasyarakat dan perilaku setiap anggautanya,  sehingga bisa maju dalam segala bidang seperti masyarakat di pusat ajaran Islam waktu sebelum itu di timur tengah, yang sudah mengembangkan semua cabang ilmu pengetahuan.

Jadi nampaknya para wali yang tidak hidup  sebagai kontemporer tapi bersambung secara estafet sampai satu abad, menetapkan rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang dan jangka pendek.

Jangka pedek:

Mengadakan pembelajaran membaca dan menulis huruf hijaiyah dan huruf palawa pada kaum waysia dan kaum sudra,  sepanjang pantai utara, daerah yang memang tertinggal dari wilayah budaya agama Hindu Jawa, yang kebanyakan terpusat pada sentra wilayah pertanian sawah beririgasi berundak, yang tidak mugkin dibanguan di pantai utara pulau jawa karena lereng gunung Kendeng yang pendek sampai ke pantai, sehingga  tidak menciptakan sungai yang handal aliran airnya, waktu kemarau kering. sehigga sawahnya tadah hujan saja, panen sekali setahun, hanya cukup di kosumsi sendiri,tidak bisa di perdagangkan untuk export.
Dalam agama Hindu, ada larangan yang bisa dihukum berat, telinganya di cor timah cair, bila ketahuan ada kaum waysia atau sudra belajar membaca dan menulis  huruf palawa hurufnya kitab suci Wedda yang empat. 
Persawahan rawa seperti di Mesopotamia dimana mereka pernah belajar Islam, akan dibangun sebagai dasar masyarakat baru. Memang bukti sejarah ada yang memberi petunjuk bahwa  ulama Islam pertama yang datang ke Pulau jawa dari sana . Inskripsi pada nisan islam ditemukan di Gresik milik Fatimah binti Mamun bertarikh Hijrah setara dengan abad ke 12, jaman pemerintahan Paduka Erlangga kerajaan Singhasari.                                  Kebiasaan membuat nisan bertarikh bukan kebiasaan Arab, melainkan Parsi.

 Bersama para santrinya yang sudah digembleng ilmu membaca dan menulis  membuat pembukuan lajur dengan angka huruf Arab yang mendunia sekarang. Juga diajarkan ilmu bela diri yang didasari ilmu mengerahkan tenaga dalam aliran Wudang  ( Bu Tong ) pecahan dari aliran Siau Lim dari Pegunungan  sebelah barat China. Disana dikenal dengan aliran Mo Kau. (Kho Ping Ho - cerita silat "To Liong To  "Golok pembunuh naga")

Pencetakan sawah dari tanah rawa di delta bengawan Solo memang dekat dngan  Gresik, yang diatas bukit  kapur. kampungnya disana karena lebih sehat, terhindar dari nyamuk apalagi malaria.

Para santri dengan mengerahkan tenaga dalam menggali saluran saluran menurut peta topografi yang dibuat dengan memperbadingkan permukaan dasar rawa, aliran pematusan dan aliran masuk dari air sungai diukur dasarnya dengan alat optic yang merupakan  prototype dari alat teropong   teodolit, yang  disempurnakan dari bentuk yang lebih kuno , hasil kebudayaan Mesopotamia oleh sarjana Islam Ibnu Haitham – yang merupakan bukti juga bahwa pencetakan sawah dari dataran rawa memang mungkin pada masa itu. Rata rata saluran saluran in dangkal namun lebar, sedikit menurun menurut kontur dasar rawa. Menjadikan permukaan air rawa bisa diturunkan dan dinaikkan barang sepuluh-limabelas  entimeter, untuk bercocok tanam padi.

Memberikan otot ekonomi pada kota pelabuhan dan hunian kaum Islam di Gresik. Tanah rawa memang sudah diterlantarkan oleh Penguasa Hindu, karena mereka tidak punya teknologi maupun tenaga yang mampu mengubahnya jadi tanah sawah yang subur, bisa dipenen dua kali setahun.                                                      Yang paling penting tidak ada hambatan transport panen dan angkutan beras ke pelabuhan  laut yang dalam, untuk berlabuh jung jung china yang ukurannya sampai 200 ton DWT. Dari sawah ke pengeringan dan penyosohan, kemudian dipunggah ke jung menggunakan perahu yang berlambung datar, yang bisa terapung di saluran air yang dangkal berpintu ganda,                                                                                   Perahu jenis ini sekarangpun ada dengan berbagai ukuran, ukuran yang paling kecil bisa muat 1-2 ton gabah dibuat dari anyaman bambu dilapisi  asphalt atau lilin lebah, dengan mudah lewat saluran  tersier rawa yang dipersiapkan untuk itu.

Maka wilayah persawahan dekat Gresik di Pamotan ( sekarang Lamongan),  bisa jadi daerah penyangga ekonomi masyarakat Islam yang handal tanpa mengusik kerajaan sezamannya yaitu  Majapahit , malah menambah pemasukan Kerajaan dari setoran sukarela yang jumlahnya sudah terasa oleh  Kerajaan Majapait, dari perdagangan beras.                                                                                                     Sedangkasn Majapahit dari semula mengandalkan perdagangan  rempah rempah dari timur.

Dalam waktu yang singkat, sudah terkumpul tenaga para santri, untuk membuka lahan rawa yang jauh lebih lebar sampai puluhan ribu hektare di Demak Bintoro, dengan kelebihan lain yaitu  gelondong  kayu jati dari lereng utara  gunung Muria yang dengan mudah di tarik langsung ke pantai dan diangkut oleh perahu jung raksasa untuk pembuatan jung yang besar besar, tahan berlayar  berbulan bulan.  tanpa ditempeli  cangkang kerang/simping dan dibor oleh cacing laut.                                        Karena kayu jati ini tidak  dimakan, dilubagi  oleh sebangsa cacing laut yang merusak lunas dan lambung  bagian bawah air perahu perahu  besar selama pelayaran berbulan bulan,  jadi bahan kayu jati untuk kapal sangat diminati, dan bernilai sangat tinggi.  Saya menyaksikan sendiri maket kapal perang Rusia zaman Tsar,di Museum Kapal. Kapal perang mereka  harus bisa berlayar berbulan bulan dari laut Baltik ke Wladiwostok di Selat Bering, tanpa bertemu dengan dok  manapun,  meskipun lambung diatas air dari baja tebal . namun namanya kapal perang, zaman mesin uap piston dan turbine - tapi lambung dibawah air dari papan tebal kayu jati !

Maka  lengkaplah rencana jangka pendek, sedangkan rencana jangka panjang, untuk mendapat dukungan pengembangan agama Islam dari kaum Brahmana dan kaum Ksatrya, yang tentu saja membutuhkan  metoda pengenalan dan daya tarik  kepada dua kaum penguasa Hindu ini, karena mereka cukup piawai dalam mengatur masyarakat, dan berilmu cukup tinggi, kaya dengan ritual agama  Hindu yang juga mengukuhkan kekuasaan mereka terhadap kasta dibawahnya, beaya  dibebankan pada kasta bawah.

Jangka panjang:

Untuk pertama kali sesudah Islam disiarkan di Asia Tengah sampai ke India, sampai ke Afrika Utara dan Adalusia – ke Asia tengah sampai ka Kazakhstan dan Kirgistan,  bahkan ke negeri China,  Islam di pulau Jawa diperkenalkan dengan cara lain yaitu dengan memperkenalkan Ilmu  hakikat dan makrifat lebih dulu dari ilmu syari’at dan tarikat.                                                        Syari'at Islam diajarkan belakangan. karena khawatir akan disamakan dengan ritual agama Hindu, kasta tertinggi akan jadi pemimpin ritual ritual ini demi kekuasaannya. ( yang dikhawatirkan para Wali benar benar terjadi di lain pulau Nusantara -bahkan atributnya saja sudah cukup untuk para pencerah palsu brkiprah menjadi pemimpin umat Islam) Sedangkan Islam berazaskan piawaian mempelajari dari membaca Al Qur"an  Hadist, Ternyata kiai palsu sekaliber Dimas kanjeng dari Probolinggo, tidak pernah diuji kepiawaiannya dalam illmu Al Qur'an dan Al Hadist oleh sidang profesor sekaliber Prof Qurais Sihab, atau para jumhur dari MUI)   Para wali mangambil salaf dari itu thok sebagai sumber ajarannya, bukan dari generasi ketiga dan seterusnya. Disisi lain abad ke 12 - ke 15 sudah terlalu banyak aliran aliran ajaran yang bias, kitab kitab yang dijadikan argumnen perebutan politik, sperti shi'ah dan sunni, aliaran Abbasiah dan aliran Mu'awiyah, Fathimiyah, Utsmaniah dll, sedang di Nusantara pertentangan khilafah disana itu tidak relevan.

Maka satu karya besar para Wali tanah Jawa merancang pengenalan Islam dengan cara ini, yang kesatu menunjukkan bahwa masyarakat islam sangat santun  dapat menerima anggauta masyarakat lain agama, memberinya kesetaraan dalam pergaulan besar, dan mampu mengembangkan ilmu tenaga linuwih dengan metoda nya baik secara ragawi maupun bathiniah.                                                           Sampai meneliti kepercayaan sebalum hindu,"Catur sanak", saudara gaib yang empat ikut lahir dalam sehari itu dengan si jabang bayi yang sesuai dengan ajaran islam malaikat yang empat yang selalu bersama manusia untuk membantunya, mungkin "teknologi" nya sudah ada dan diyakini bisa didayakan dengan kehendak Allah.                                                                                   Yang inipun lama kelamaan hilang, karena para Brahmana dan ksatria yang masuk islam tetap menutup diri dari ulama yang baru datang membawa pemurnian islam dengan tolok ukur syari'ah dan asesory timur tengah, budaya Arab. Sangat cepat dengan vonis penjimpangan dari nas dengan hukuman berat dan paling murah bid'ah.                                                                                                Sangat tidak menarik hati brahmana dan ksatrya yang sudah masuk islam, namun merasa masih  orang Jawa - yang terlanjur mereguk ilmu makrifat dan hidup zuhud dan istiqomah,Sebab para wali menjelaskan bahwa terikut dalam gerakan dan do'a yang dibacakan dalam waktu sholat lima waktu, sudah ada isyarat mengenai inti sari ilmu hakikat dan ilmu makrifat sesuai dengan ilmu nenek moyangnya kaum brahmana dan ksatrya jawa.                                   Meskipn ginealogi mereka masih dari Rsi Brigu, Rsi Bharatwaja dari India -Ajarannya bahwa ilmu hakikat dan ilmu maukrifat yang diisyaratkan inti sarinya dalam solat,, digambarkan bahwa Ilmu itu bila diringkas jadi sebesar mrica yang diasah bulat, dan bila digelar bisa memenuhi dunia yang tiga.( Budha: kama datu, rupa datu dan arupa datu),,"ILMU IKU  LAMUN DIRINGKES DHADI SAK MRICA BINUBUD, LAMUN DIGELAR NGEBAKI  JAGAD TRIBHAWONO. Yang diisyarartkan dalam sholat dalam bentuk ringkas, sedang yang diwahyukan dalam Al Qur'an dan diriwayatkan dari sunnah Nabi dalam Al Hadist yang soheh..itu lengkapnya. Mungkin, perbedaan watak budaya  mereka karena pangaruh iklim, setelah ratusan generasi, yang di pulau jawa sangat pemurah. Menyebabkan cara syi'ar yang berbeda.                                              Misalnya, mereka masih menggunakan hukum waris adat Jawa yang menurut "rasa" mereka lebih pas  - sedang hukum waris Hindu, hukum waris islam menurut azas patrilineal murni, tidak menghormati perempuan dengan cara yang sama dengan yang di iklim sini., Memelihara orang sakit dan membesarkan anak di kondisi alam yang penuh parasit dan jasad renik penyakit ini, lebih ganas dari singa padang pasir.. 
Ulama pendatang baru ini sangat tidak condong dengan ajaran makrifat apapun adanya ( Mungkin sedikit muncul ke permukaan pergesekan antar wali sendiri,  antara yang mendahulukan syari'ah sunan  Kudus/Jafar Sodik dengan sunan Kalijogo yang esoterik, - mendahulukan hakikat dan makrifat lain dari panteisme pengikut Al Haladz - syech Siti Jenar yang dihukum mati karena  mecampurkan panteisme dalan makrifat islam)

langkah selanjutnya:

Maka sedikit demi sededikit kaum Brahmana  dan kaum ksatrya  masuk islam dan mempelajari tata cara syari’at berbaur dengan ummat  islam yang lain, yang dari semula islam memang egaliter. 

Banyak dari kaum Brahmana dan Ksatrya  ini  mempunyai  bakat  dalam meperdalam ilmu hakikat dan makrifat dan mengembangkan tenaga dalam dengan latihan pernafasan dan meditasi bathin metoda Wudang – atau Bu Tong, sampai sekarang di dekat kota Babat tepi  bengawan Solo masih ada desa yang namanya Widang. yang masih jadi pesantren besar Langitan, pusatnya ajaran aswaja.

Malah ahli mengukur tanah dengan teropong  prototype dari teodolit yang kerjanya selalu berkeliling rawa dan kali, mendapat julukan dari rakyat sebagai sunan Kalijaga, konon seorang putra Bupati.

 Bakas bekas metoda ini ada dalam pelajaran “sorogan” artinya diberikan dari mulut ke mulut, dari guru ke murid, dengan latihan pernafasan a’la aliran silat wu dang atau bu tong  guna menghimpun  tenaga dalam ,  dengan cara hidup zuhud a’la islami, sabar dan eling, yang sangat di lecehkan oleh para  ulama islam yang belajar dari ulama yang datang belakangan dari Hadramaut dan  Mesir, atau mendapat pelajaran dari sana, di cap sebagai bid’ah atau sinkretisme dengan Hindu.

Para wali sangat sadar bahwa  mengajarkan mencari makrifat pada para brahmana dan  mengajaran metoda konsentrasi meditasi mengerahkan tenaga dalam a’la Bu Tong , hanya sarana  untuk mempeteguh iman kepada Allah dan hidup zuhud cara islami  mereka dijuluki dengan nama Ki Ageng. Atau Ki Aji – sekarang jadi Kiai – karena menjalankan agamanya Islam dengan menyertakan HATI nya. Juga dengan ini mereka mengajarkan tafsir untuk santrinya - yang menurut hati saya juga lebih pas, juga mengupas ilmu yang diringkas jadi sakmrica binubud (yang diasah dibulatkan),  hanya dengan sorogan kepada anak cucnya sendiri, atau dari luar tapi lebih dekat dari saudara, jadi fihak luar tidak membuat  sebab  masyarakat santri umum heboh. Sebab yang mereka butuhkan adalah kebisaan praktis seperti pendahulunya dari golongan waysia dan sudra, yaitu baca tulis dan berhitung pembukuan lajur dan ilmu lain kacakapan dagang yang jadi andalannya adalah lafal yang fasih, pengajarnya adalah orang arab yang dibawa kapal KPM dari Jeddah, daripada balik ke Nusantara kosongan, lebih baik cari muatan beduin migran dari jazerah, mereka bukan ulama Islam, tapi pedagang kecil, seperti yang berkeliaran di Mesir sejak dulu. Dari perilakunya saja ketika demonstrasi sudah ketahuan.

Dalam memberikan pelajaran Islam kepada muridnya, santrinya yang sudah dia tandai  mereka menggunakan metoda “sorogan” dalam bahasa campuran Jawa dan Arab: Misalnya untuk mengawali pekerjaan penting sang murid /santri harus mengulangi kalimah syahadad dengan pesan “Ashadu sahadad HATI, sira aja lali HATI, pecat mati aja LALI.”   Artinya ingatlah  ikutkan Hatimu, dalam perbuatanmu amalmu yang tercantum dalam kalimah syahadad  “Asahaduala ilahailallah wa ashadu ana Muhammadarasulullah” – Tiada yang ku sembah melainkan Allah dan Muhammad adalah rasulullah. Ikutkan  HATI mu dalam mengucapkan ikrar ini.- Para Wali yakin bahwa bagaimanapun multi tafsir, bagaimanapun sulitnya "adiluhung" bahasa Arab bagaimana sulitnya untuk menafsir Al Qur’an para santri yang unggul harus menyertakan HATI nya  - bahkan sampai mati jangan lupa. Dengan begitu para brahamana dan ksatrya yang sudah bergenerasi generasi masuk islam, bisa terpakai oleh para  Sultan sebagai Abdi Kesultanan dekat, abdi administrasi wilayah, sebagai Pandega bala tentara - yang dikenal sebagai kaum priyayi- masih sangat kental membawa pelajaran HATI para Wali, juga ajaran dharma masih diingat. Sebaliknya kaum wasya dan sudra yang masuk islam  sempat berjaya menjadi saudagar besar zaman kasultanan Demak Bintoro, yang langsung berhadapan dengan kaum petualang samudara dari Portugis dan bangsa Eropa lain, selalu kalah dalam perang laut kerena perahunya lebih kecil - kaliber meriamnya juga lebih kecil, warisan dari kalantaka atau rentaka, zaman Majapahit, ( google di blog idesubagyo blogspot.com kata kunci Matahari Terbit di Wilwatiktapura posting th 2013) bukan karena miskin kayu, atau tidak punya teknologi, tapi miskin layar - kita tidak punya kapas serat panjang ataupun menenun serat ulat sutra - makin terperosok kedalam dunia "bakul" ( google ide subagyo blogspot.com - kata kunci "bakul") yang perilakunya jauh dari petunjuk agama islam. 

Dengan meneladani Rasulullah yang  kepadanya diturunkan  wahyu – firman Illahi , kalamullah lewat malaikan Jibril, dan  menjelaskannya kepada pengikutnya dengan  keterangannya, Allah percaya beliau bisa jadi RasulNYA yang terakhir, karena sejak kecil HATI nya telah dicuci oleh malaikat – meskipun dia umi ( buta huruf) dan bukan ahli sastra Arab yang adhi luhung seperti yang didakwakan oleh para ahli kibab ( yahudi). Sedangkan sudah diimani bahwa ummul Qur'an, induknya semua friman Allah dalam Al Qur'an adalah Al Fatihah - yang dibuka dengan basmallah - itu salah satu isyarat inti sari dari ilmu hakikat.

Jadi nasib saya  akan lebih baik karena para ulama menafsir Al Qur’an dan Al Hadist dengan menyertakan HATI beliau beliau.

 Kalau memang ada pemimpin mereka yang sudah mampu mebedakan saku kiri dan saku kanan dari bajunya, dimana uang ditaruh, kilahnya hanya dari saku kanan saja yang dijadikan donasi gerakan sosial agama, ndak ada yang mengajari, nila sebelanga akan merusak susu segelas pendapatan hasil keringat, yang dari saku kiri sangat tebal hanya untuk memenangkan pemilu ! Sumprit, tidak didonasikan kepada yang pemimpin  juga ambil praktisnya saja. samasekali tidak diberikan pada Saracen, mana buktinya ?. Ya pasti rusak susu segelasnya, tapi kan bisa leluasa dipamerkan kemana mana.  

Artinya duit asal dari KKN, pasti bukan nila setitik, tapi sebelanga. Ulama semacam ini , jangan kuatir, tidak akan di-kriminilisasi-kan, dia akan tersingkir atas kuasa Allah. Hati tidak membedakan antara saku kiri dan saku kanan, begitu juga hati kami, karena nila sebelanga dbuat mandi oleh ulama kecil  ini, menempel di susu yang hanya sedikit, rusak semua.

Karena sudah setua ini, bila saya harus mempelajari bahasa Arab yang memang adhi luhung, ya sulit.  Dan Penafsir ini  siapapun beliau masih berguna  bagi saya sepanjang tidak mengganjal di HATI saya.  Saya memilih menyertakan HATI saya untuk menerima tafsir beliau beliau, atau mencari tafsir yang lain. Jangan kuwatir, rasa orang yang sudah meneb tidak akan bergoyang, ini PR sehari hari bagi orang jawa.

Bila HATI telah memilih, maka keimanan saya akan tambah mendalam, dan hati saya lebih tenteram.

Kan itu maksud para ulama jumhur ? Seperti Gus Mus dan  Prof. Qurais Sihab ? 

Bukan malah tidak diterjemahkan, saking sudah jadi penyebab pertengkaran antar ulama, marak berdarah darah, kayaknya kok setiap santri yang memakai jubah dan dulban, berkoar tafsir dia sendiri yang paling  benar.

Bukan mereka yang penting, tapi HATI ummat Islam yang penting, terutama di Indonesia, supaya tetap padamu Negeri. Aku berjanji. *)

, 

Read More

GAMBARAN BAGAIMANA SAYA HARUS BELAJAR: PADA AKHIRNYA SAYA MENYERAHKAN KEPUTUSAN KEPADA PEMIMPIN BANGSA, UNTUK KEPENTINGAN SELURUH BANGSA DA NEGARA.

Dengan sangat penasaran saya ikuti kerja Pansus DPR RI mengeni kasus PLINDO II.

Th 2015. Pansus DPR  ini diketuai oleh ibu Rieke Diah Pitaloka, menelisik policy BUMN yang cukup besar  PELINDO II, yang telah merembet ke media, dengan adanya demo di arena PT JICT (Jakara International  Container Terminal) – milik BUMN. Dalihnya ada mismanagement  disana.

Hasil pansus DPR berupa laporan dari ketua Pansus ke Presiden. Lha kok sampai sekarang th 2017 hanya RJ Lino saja sebagai Direktur Pelindo II yang dicopot, sebab penanda tangan perjanjian dengan Hutchison yang menandatangai ibu Menteri BUMN ini. Penasaran ini membawa saya ke browsing dengan bersemangat, hasilnya ya saya copy paste dibawah ini.  Perlunya supaya pendapat saya, meskipun hanya untuk saya sendiri, tapi hati saya bisa tenteram.

Quote:

Terkait JICT, Rieke: Menteri Rini Langgar Kewenangan

Rabu, 30 Desember 2015 — 16:26 WIB

   

JAKARTA (Pos Kota) – Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR terus mengumpukan fakta pelanggaran perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT). Salah satunya bukti pemberian izin prinsip perpanjangan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.
Padahal sesuai Undang-Undang, Peraturan Perundangan dan Keputusan Mahkamah Konstitusi, kebijakan perpanjangan kontrak merupakan hak prerogatif presiden. Demikian disampaikan Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Dyah Pitaloka, Rabu (30/12/2015).

“Kalau mau dipertahankan orang yang terindikasi kuat melanggar Peraturan Perundangan, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi yaitu hak prerogatif Presiden. Silakan publik yang menilai,” ujar Rieke.

Sementara saat disinggung dibentuknya Pansus hanya untuk menjegal salah satu seseorang, jelas Rieke menyatakan Pansus Pelindo II yang dibentuk tersebut adalah untuk menyelamatkan keberadaan BUMN. Pasalnya, pemberian izin prinsip yang dilakukan oleh Menteri Rini Soemarno tersebut telah melanggaran peraturan perundangan.

“Apa yang dilakukan (Menteri Rini) tersebut merupakan pelanggaran wewenang dan juga pelanggaran terhadap UUD 1945, Peraturan Perundangan dan Konstitusi, apakah harus dipertahankan,? Dan ini menjadi pintu masuk kembalinya tata kelola BUMN kita,” kata Rieke yang juga politisi PDI-P.

Dia tidak ingin kasus ini hanya berhenti di tengah jalan. Namun dapat menuntaskan semua pihak yang terlibat dalam perpanjangan kontrak JICT. Sehingga, Rieke berharap Presiden Jokowi segera merespon apa yang dilakukan oleh Pansus Pelindo II terkait kisruh BUMN.

Ditambahkan, Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyataan UGM, Fahmi Radhy berharap mengusut terkait siapa saja yang terlibat dalam persekongkolan terhadap perpanjangan kontrak JICT.
“Jadi tidak perlu Presiden yang memberhentikan, kalau sudah menjadi tersangka mereka akan mundur secara sendirinya,” pungkasnya.(guruh)

Unquote.

Ada lagi artikel mengenai proses peristiwa ini waktu itu

Qurote

Menteri Yonan dan direktur Pelindo II  Elvyn Masassya

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyatakan perjanjian perpanjangan kontrak terminal petikemas JICT dan Koja kepada Hutchison batal demi hukum. Pasalnya tidak ada dasar hukum saat perjanjian ditandatangani pada 5 Agustus 2014.

"Saya sudah baca kontraknya. Ada peralihan konsesi ke Hutchison oleh Pelindo II namun tanpa izin pemerintah. Menurut Undang-Undang 17 tahun 2008 perjanjian sudah melanggar dan harus batal," kata Jonan usai rapat Panitia Khusus (Pansus) Angket terkait soal Pelindo II di gedung Nusantara I DPR, Kamis (23/6)

Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya menyatakan bahwa dirinya hanya menjalankan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang keluar pada 1 Desember 2015.

"Kami hormati rekomendasi BPK jadi kami ikuti itu. Memang butuh kajian dari profesional apakah perjanjian ini menguntungkan Pelindo II atau tidak. Saat ini saya belum bisa katakan apakah perjanjian ini untungkan Pelindo II," kata Elvyn.

Sementara itu, Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka mempertanyakan dasar BPK melakukan rapat tindaklanjut perpanjangan JICT-Koja pada 7 April 2016.

"Kami akan melaporkan anggota VII BPK Achsanul Qosasi kepada komite etik terkait inisiatifnya yang mengatakan perjanjian perpanjangan JICT-Koja sah secara hukum. Sementara audit investigasi masih berjalan dan belum ada izin penetapan syarat-syarat dari Menteri BUMN," ungkap Rieke.

Dalam sidang Pansus, Rieke menyentil kehadiran Komisaris Pelindo II Chris Kuntadi dalam rapat BPK 7 April 2016.

"Apakah wajar saudara komisaris hadir dalam urusan operasional perusahaan? Selain itu kami punya data saudara juga masih aktif di BPK dan saudara ikut tandatangan notulensi rapat yang menyebabkan JICT harus bayar uang sewa USD 42 juta. Ini konflik kepentingannya besar sekali," kata Rieke.

Anggota Pansus dari Fraksi Demokrat, Wahyu Sanjaya menyoroti keputusan Elvyn untuk menjalankan rekomendasi audit awal BPK.

"Saya sampaikan bahwa yang Pak Elvyn jalankan salah. Harusnya keputusan BPK ditetapkan oleh badan dan tidak ada dualisme keputusan. Ini kan masih ada audit investigasi lanjutan," terang Wahyu.

Anggota Pansus lainnya Nasril Bahar dari fraksi PAN menegaskan bahwa perpanjangan JICT adalah pembelian saham.

"Jelas dalam perjanjiannya tertulis penjualan saham bukan perpanjangan kontrak. Bahasa kerjasama operasi hanya untuk akali administrasi saja. Kita sudah catat ini," kata Nasril.

Lebih jauh Rieke mengingatkan Elvyn soal banyaknya pelanggaran dalam perpanjangan kontrak JICT-Koja.

"Mari kita bicara data Pak Elvyn supaya tidak asal ikut rekomendasi BPK. Perpanjangan JICT-Koja tidak ada alas hukum. Selanjutnya dalam data kami, nilai upfront fee JICT dimark down oleh Deutsche Bank selaku konsultan keuangan Pelindo II," kata Rieke.

Terkait kerugian negara, ada potensi pendapatan yang hilang senilai Rp 36 trilyun jika kontrak diperpanjang. "Pasar di Priok captive Pak. Teknologi dan SDM kita punya. Lantas apa lagi yang harus dikerjasamakan?" jelas Rieke.

Soal ancaman arbitrase yang akan dilakukan pihak Hutchison, Rieke mengatakan hal tersebut sudah salah kaprah.

"Pak Elvyn jangan takut. Kita akan jaga bersama. Kita punya banyak bukti pelanggaran Hutchison termasuk komunikasi email dan sms mereka. Kami minta semua proses pembayaran dihold dan proses diulang dengan skema tender. Agar Indonesia diuntungkan sebesar-besarnya," pungkas Rieke.

Tag : koja, pelindo ii, ignasius jonan, jict

Unquote

Saya teruskan bacaan saya dengan artikel lain tentang Pelindo II ini

Quote

PELINDO

Semakin Jelas, Megawati Mengincar MenBUMN

Posted on March 16, 2016 by KabarJICT

Saya sudah pernah menyinggung masalah Megawati atau PDIP ingin menguasai kementerian BUMN. Mereka terus menerus “menggoyang” kursi Rini Soemarno hingga saat ini. Jika sebelum-sebelumnya mereka ribut melalui Pansus Pelindo. Kemarin Megawati secara terang-terangan menyinggung kementerian BUMN saat pidatonya di Rakernas PDIP.

Megawati dalam pidatonya terlihat memang ingin sekali menguasai kementerian BUMN. Dengan alasan bahwa BUMN sekarang sangat liberal atau meninggalkan nawacita belum tentu benar sama sekali. Lupakah bagaimana Laksamana Sukardi dahulu ketika menjadi menteri BUMN dan itu juga ketika ?

Di berita Megawati Sindir BUMN dalam Pidato Rakernas I PDI Perjuangan, ketua DPD PDIP mengatakan bahwa mereka telah mengirimkan nama untuk mengganti Rini Soemarno. Ini juga menjadi kunci bahwa BUMN memang benar-benar diincar oleh PDIP.

Manuver PDIP juga tidak hanya melalui pansus dan pidato Megawati yang menyindir Menteri BUMN. Mereka bermanuver juga melalui para pekerja JICT yang berdemo pada bulan Januari lalu. Tuntutan para pekerja JICT ini salah satunya adalah menuntut Rini Soemarno mundur. “Selain itu tuntutan SP JICT soal tidak dilaksanakannya rekomendasi Pansus Angket Pelindo II dan memaksa mundur Menteri Negara BUMN sudah di luar hubungan industrial baik antara karyawan dengan perusahaan” kata Direktur Utama JICT.

Pertanyaannya untuk apa para pekerja menuntut penggantian Rini Soemarno? Bukannya jika mereka ingin berdemo harusnya fokus pada hubungan mereka dengan perusahaannya. Ini tentunya patut dipertanyakan bukan? Ini serikat pekerja atau serikat pergerakan politik?

2 penjelasan di atas sudah menyimpulkan bahwa Megawati ingin mengambil alih menteri BUMN. Menggantinya dengan orang dari PDIP, dimana Jokowi menginginkan menteri BUMN dari profesional atau orang non-parpol. Karena sudah menjadi rahasia umum, jika BUMN menjadi sapi perah kas parpol.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/adi_sastrawidjaja/semakin-jelas-megawati-mengincar-menbumn_56947869b793738a048b456f

Share this:

• Twitter
• Facebook3
• Google
•  

Related

Kenapa Menteri BUMN jadi Target?In "BUMN"

Pakar: Pansus Pelindo Tak Wakili Kepentingan NasionalIn "BUMN"

Irma Nasdem Mundur dari Anggota Pansus PelindoIn "BUMN"

Posted in BUMN, Hukum, Negara, UncategorizedTagged Asing, BPK, BUMN, Direktur, Indonesia, Investor, JICT, Jokowi, Kementerian, peli, Pelindo II, Politik, Presiden, pro, Proyek, RJ Lino, Somasi, Tanjung PriokLeave a comment

Post navigation

Antara Kebutuhan dan Nasionalisme dalam Perpanjangan Kontrak JICT oleh RJ Lino dan Bu 

unquote

Ada lagi artikel  menyangkut kasus ini

quote

JAKARTA – Menteri BUMN Rini Soemarno kembali mendapat sorotan dari kalangan

PDIP. Presiden Jokowi seharusnya tidak mempertahankan Rini, sebab kebijakan yang selama ini digulirkan, jauh dari pro rakyat.

Politisi PDIP Effendi Simbolon mengaku heran dengan masih dipertahankannya Rini Soemarno dari kursi menteri oleh Presiden Jokowi. “Dia ini pedagang. Saya selalu bertanya kenapa orang seperti ini tidak juga dicopot, padahal kebijakannya jauh dari kata pro rakyat,” kata Effendi, Minggu (24/1).

Rini disebutnya sebagai pemburu rente dan sudah selayaknya jika Jokowi mencopotnya dari kursi menteri. Bersama orang-orang disekelilingya, Rini terbukti telah menimbulkan masalah.

“Kasus Pelindo II sudah membuktikan bagaimana hal itu merugikan negara. RJ Lino yang dibela Rini pun kini jadi tersangka KPK,” katanya.

“Apakah memang Jokowi terpaksa mempertahankan Rini atau memang Jokowi sudah terkondisikan?” ujar dia. (win)

Unquote.

Ada lagi ARTIKEL lebih menggemaskan:

Quote

Direkomendasikan Dicopot, Menteri Rini Kehilangan Legistimasi Politik

Senin, 11 Januari 2016 — 22:23 WIB

   

JAKARTA (Pos Kota) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dinilai sudah tak lagi memiliki legitimasi politik dari wakil rakyat di DPR. Hal ini terkait kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II yang menyeret nama Rini.

“Rini ngga punya lagi legitimasi politik jadi menteri. Dalam kasus Pelindo ia direkomendasikan Pansus untuk diberhentikan dari jabatannya,” kata Direktur Center Budget for Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, Senin (11/1/2016).

Maka dari itu, dirinya memandang Rini Soemarno sebagai salah satu menteri yang layak dicopot dari jabatannya (Baca: Haris Rusli: Rini Soemarno Jadikan BUMN Sebagai Bendera untuk Legitimasi Utang). “Jangan lagi digeser, harus istirahat. Kasih waktu untuk tak lagi jabat menteri,” tegas Uchok.(ruh)

Unquote.

INI ADA ARTIKEL PENYEIMBANG PRILAKU MENTERI BUMN

Quote, dari kompasiana

Antara Kebutuhan dan Nasionalisme dalam Perpanjangan Kontrak JICT oleh RJ Lino dan Bu Rini 27 Desember 2015 04:52:27 Diperbarui: 27 Desember 2015 05:52:19 Dibaca : 288 Komentar : 2 Nilai : 1 Durasi Baca : 7 menit

Assalammualaikum Wr Wb

Halo para warga kompasiana, perkenalkan saya member baru disini dan ini adalah tulisan pertama saya yang ingin ikut berkomentar dan juga ingin sharing tentang apa yang saya pahami dalam kasus Pelindo II, RJ Lino, Bu Rini, #papamamajualpelabuhan, dan kontrak dengan JICT. Pada Intinya disini saya melihat bahwa perpanjangan kontrak dengan JICT (Huchington) merupakan suatu yang baik-baik saja secara teknis dan keilmuan pelabuhan yang saya pelajari dikampus (sebut saja mata kuliah manajamen dan perencanaa pelabuhan). Disini saya akan mengesampingkan apakah perpanjangan kontrak dengan JICT itu bersifat melawan UU atau sisi legal lainya yang katanya ahli ekonomi juga diduga kuat merugikan negara, karena saya bukan anak hukum jadi bukan urusan saya hehehe Baiklah pertama siapa perusahaan besar dibalik JICT (Jakarta Internasional Container Terminal) itu, semua sepakat dan sudah pasti tahu dia adalah HPH atau Huntchison Port Holding (HPH atau PHP? Hehehe). Siapakah Huntchison itu? Ia adalah perusahan yang bergerak dibidang penyedia jasa operator pelabuhan yang perpusat di Hongkong. Perusahaan ini sudah menggurita didunia jaringanya sudah terstruktur dan massive, ada 52 pelabuhan di 26 negara yang berhasil ia kuasai (lihat peta persebaranya). HPH masuk ke Indonesia sejak krisis moneter dan segala kehancuran BUMN yang ditimbulkan IMF hingga sekarang.  Bisa kita lihat bahwa HPH telah menguasai sebagian besar pelabuhan di daerah istilah saya Jalan Raya-nya pelayaran dunia bisa dibilang highway lah ya. Mulai dari Amsterdam, Barcelona, UEA, Korea sampe ke Argentina sana dia kuasai, bayangkan betapa mengguritanya perusahaan kelas 1 dunia ini. Sebagai tambahan informasi perusahaan operator kelas 1 dunia yang lain adalah CSX (Amerika) dan Port Of Singapore yang sama-sama memiliki jaringan menggurita dalam bisnis operator pelabuhan. Singkat cerita operator pelabuhan ini mempunyai NETWORK yang luas dan kuat. Dari bagian pertama ini yang akan kita ingat-ingat adalah NETWORK. Kedua saya ingin berkomentar tentang sidang pansus pelindo II yang menurut saya ini adalah sidang menghakimi dan menghabisi Pak RJ Lino beserta Ibu Rini. Dalam sidang yang saya lihat sekilas karena males juga kalo lihat sampe habis soalnya membosankan, saya melihat Pak Masinton dari PDIP meneriaki Pak RJ Lino masalah hukum dan undang-undang seakan-akan yang paling dewa mengenai UU dan yang paling taat patuh dsb, omong kosong kata saya hehehe. Perkara UU itu penting memang tapi entah kenapa saya merasa malas kalo udah ngomongin UU, yang buat aja belum tentu bener kan ya. Kemudian Ibu Rieke diah pitaloka yang menghajar Ibu Rini yang salah ngomong Indonesia adalah bangsa kelas 3, dengan itu Ibu Rini di cap sebagai mentri yang paling tidak nasionalis, ah kasihan sekali mereka. Beberapa orang bijak bilang bahwa kita harus mengakui kekurangan kita terlebih dahulu untuk dapat bergerak maju. Dalam suatu momen disidang Pansus Pelindo itu Ibu Rini keceplosan mengatakan bangsa kita adalah bangsa kelas 3 dunia yang diterjemahkan olah Ibu Rieke sebagai bangsa terbelakang miskin dan yang jelek sebgainya. Kalo dari pandangan saya negara kita memang bangsa kelas ke 3 dunia harus diakui itu harus!, bagi saya negara kelas 3 adalah negara-negara yang perusahaan dalam negerinya telat membangun jaringan internasional. Saat ditanya Ibu Rieke “jadi bangsa kita belum bisa mengelola pelabuhan sendiri ?”, lagi-lagi Ibu Rini keceplosan untuk bilang “ya, memang tidak bisa” karena saking emosinya mungkin geregetan. Kalo dari pandangan saya bukan tidak bisa mengelola pelabuhan Bu, bangsa kita bisa mengelola pelabuhan sendiri sebut saja Samudra Indonesia yang juga melebarkan sayap ke bisnis operator pelabuhan, hanya saja perusahan operator dalam negri kita termasuk BUMN kita Pelindo tidak memiliki jaringan pelabuhan internasional. Pada bagian yang ini yang kita ingat-ingat adalah Kita bisa tapi belum punya NETWORK internasional. Mengapa Hanya Tanjung Priok yang Konsensinya diberikan ke pihak aseng ??!! Ketiga saya mencoba berfikir menjadi Pak RJ Lino sebgai Dirut Pelindo II Tanjung Priok. Sebagai RJ Lino kenapa saya harus memperpanjang kontrak dengan JICT?. Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar di Indonesia atau paling tidak sengaja dibuat yang paling besar, pelabuhan pintu keluar masuk barang dari dan ke Indonesia. Segala kegiatan import dari cina atau export mebel ke eropa hingga export buah-buahan ke timur tengan melalui pelabuhan ini. Tentunya kegiatan export import kita menjadikan pelabuhan tanjung priok harus berhubungan dengan pelabuhan lain didunia sebagai tujuan export import kita. Kita semua sepakat bahwa Import terbesar kita dari Tiongkok, Tujuan Export buah-buahan kita adalah UEA, pada beberapa waktu lalu Pak Jokowi ketemu pengusaha supermarket di UEA yang memasarkan buah-buahan dari Indonesia yang minta supaya volume import buah dari Indonesia supaya ditambah. Dalam 2 kasus export import tadi maka pelabuhan tanjung priok akan sering bersentuhan dan berhubungan dengan pelabuhan di UEA dan di Cina, bisa dibilang LDR-an kan ya mereka ini. Kemudian saya sebagai RJ Lino melihat bahwa operator pelabuhan di kedua negara itu adalah HPH, lalu bagaimana jadinya jika saya (Pelindo) yang jadi operator pelabuhan tanjung priok ya? –stop dari sini- Saya akan mencoba membawa anda dalam skenario yang lain. Semua orang pacaran yang sedang LDR tentu sepakat bahwa operator telfon mereka harus sama, sama-sama telkomsel atau sama-sama axis kenapa? , anda semua pasti sudah lebih tau kenapa harus sama. Iya murah dan bisa dapet bonus berjam-jam enak lah pokoknya, tapi celakalah bagi pasangan LDR yang beda operator karena operator yang sama tidak mendapat sinya di tempatya. Kalo mau chating, bisa satunya pake line satunya pake whatsapp? Susah kan ya hehe. -mulai lagi- dari sini sebagai dirut pelindo saya berfikir bisnis atau usaha export import bangsa Indonesia dari dan ke Cina atau UEA atau Eropa akan lebih mudah jika tanjung priok dipegang juga oleh operator yang sama di negara asal dan tujuan yaitu HPH. Kalo priok saya pegang sendiri kasihan nanti mereka bisa susah bisnisnya. Dengan samanya operator akan lebih mudah dalam cargo handling dan ini akan menyebabkan biaya export import jadi bisa lebih murah sama seperti analogi keuntungan sama-sama operator telpon tadi. Dari pertimbangan itulah sebagai dirut pelindo yang memikirkan nasib tukang export import saya akan memperpanjang kontrak dengan JICT. Lalu mengapa tanjung perak, makkasar, dan pelabuhan lain di Indonesia dikelola pelindo sendiri dan tidak ada masalah, karena volume export import tanjung Priok luar biasa menggila dibanding pelabuhan yang lain di Indonesia. Keempat, Untung Rugi. Dalam sebuah berita di Jawa Pos Online, Pak Fahmi sebagai peneliti pusat studi ekonomi kerakyatan UGM memaparkan bahwa nilai kontrak JICT menurun dari dulu banget yang awalnya USD 231 juta sekarang kok cuman USD 215 dan beliau juga memaparkan bahwa jika kontrak HPH tidak diperpanjang atau Priok dikelola sendiri oleh Pelindo II maka akan lebih untung sampai Rp 19 Triliun dari tahun ini sampai tahun 2039. Kalo dikelola HPH, Pelindo II untung Rp 20.85 triliun sedangkan kalo dikelola sendiri pelindo untung bisa sampai Rp 39.49 triliun. Yuk mari kita diskusi mengenai hal ini, secara kasat mata dan sekilas kita bisa mengambil kesimpulan loh kok sudah tau rugi begini pak RJ Lino kok ngotot bangets sih masih mau sama JICT?. Saya tidak tau dari mana Pak Fahmi mendapatkan angka-angka itu tapi saya percaya sama beliau karena beliau lebih tahu hitung-hitungan bisnisnya. Dibagian keempat ini saya coba merasionalkan kenapa dengan kerugian atau potensi kerugian itu dirut pelindo II masih ingin bersama JICT. Dari nilai kontrak yang menurun dari USD 231 juta menjadi USD 215 kok masih mau sih PAK!!!!? Kalo saya jadi Pak RJ Lino saya akan menjawab kurang lebih begini, Dik adam nilai USD 231 juta itu dulu waktu mereka yang butuh kita pengen mengelola via tender bebas dan mereka itu pintar melebarkan sayap kemana-mana menancapkan kaki dimana-mana gak cuman di Jakarta saja, lalu sekarang saat kita butuh dan kecanduan jasa NETWORK mereka nilai USD 215 juta itu sudah untung banyak, selisih USD 16 juta itu anggap aja kita beli jaringan ke HPH, ya kita beli jaringan dik, ya hampir sama kayak kita beli jaringan internet bayar tiap bulan. Nah, perkara untung rugi pertahun dik, bisa saja memang pelindo II bisa untung sampe Rp 39.49 triliun sendiri tapi apalah artinya nilai itu kalo pengusaha export import kena biaya tambahan akibat hal-hal nonteknis seperti cargo handling dll akibat beda operator dan pada akhirnya konsumen juga kecipratan biaya tambahan itu. Apalah kita ini BUMN yang harus melayani rakyat dan dituntut untung sebesar-besarnya oleh DPR dan pengamat, kalo gak untung sedikit berarti berpotensi merugikan negara dan harus diusut KPK, apalah kami ini dik. Hmm gitu ya Pak #mikirkeras. Jadi kesimpulan yang bisa saya berikan adalah pertimbangan utama dalam memilih HPH adalah karena dia memiliki network pelabuhan yang sangat luas di dunia. Apa jadinya priok sebagai pintu export import Indonesia tidak masuk dalam jaringan internasional? Itu sama saja seperti kita saat tidak dapat sinyal tidak dapat masuk kejaringan operator telpon ataupun internet ya seperti mati gaya mati kutu dan mati bosan hehehe. Coba kita fikir lagi kenapa negara yang punya pelabuhan sebesar port of Amsterdam belanda dan pelabuhan paling canggi se Asia yaitu Bussan Internasional Port di korea operatornya adalah HPH, apakah karena belanda dan korea tidak mampu mengelola pelabuhan sendiri? Tentu tidak, mereka sangat berkompeten hanya saja mereka paham bahwa jaringan atau network adalah yang menghidupkan pelabuhan itu karena sejatinya pelabuhan adalah simpul penghubung dan tidak bisa berdiri sendiri apa jadinya penghubung tanpa ada yang dihubungkan? Ya mati. Dengan fakta itu Ibu Rieke masih bertanya apakah negara kita tidak mampu mengelola pelabuhan sendiri? Coba Bu Rieke Tanya saja sama negara maju maju banget seperti belanda dan korea, mungkin anda akan menemukan jawabanya kenapa mereka kasih operator pelabuhan ke HPH. Siapapun yang mengelola pelabuhan priok haruslah dia yang memiliki jaringan pelabuhan Internasional. Pilihanya dikelola hongkong (HPH), amerika (CSX), atau singapura (PSA), anda yang paling nasionalis pilih yang mana? Pada akhirnya saya tetap mensupport Pak RJ Lino walaupun beliaunya sedang dililitkan dalam kasus yang lain yaitu kasus Crane yang menurut saya ah ada-ada saja, ya tapi tetap bagaimanapun harus diteliti dan Pak RJ Lino harus mempertanggung jawankan kenapa kenapanya. Dan Kepada Bu Rini mentri BUMN kita saya masih percaya pada anda bahwa anda bukan antek asing atau aseng dan boneka yang dibiliang orang mau menjual obral BUMN kita ke asing ataupun aseng, mungkin anda boneka yang nakal sehingga pemilik anda terdahulu ingin menyingkirkan anda karena sudah nurut banget sama majikan baru yang lucu dan kalem. Selamat bekerja untuk Bu rini tetap semangat. Kepada Ibu Rini dan seluruh dirut Pelindo saya menyarankan agar kita memiliki rencana agar Pelindo bisa memiliki jaringan Internasional paling tidak minimal pelindo bisa mengakusisi 1 pelabuhan di Tionkok sana. Semoga kita semua (Bu Rini dan seluruh Dirut Pelindo) juga berfikir kedepan disamping sementara kita serahkan priok ke operator yang memiliki jaringan yang menggurita kita juga berfikir kedepan agar kita bisa punya jaringan pelabuhan internasional sendiri sehingga pada saatnya nanti priok dikelola oleh BUMN sendiri tapi tetap masuk dalam sebuah jaringan yang menguntungkan. Dan disini saya dengan rendah hati menyarankan para anggota Pansus Pelindo untuk ikut kuliah bersama saya di mata kuliah manajemen pelabuhan dulu sebelum menyidang perkara pelabuhan, btw kelasnya buka setiap semester lho Pak Bu dan tugasnya nanti ada membuat master plan pelabuhan asyik lho. Jadi Apakah Sebenarnya RJ Lino salah memperpanjang kontrak dengan HPH?, apakah papamama jual pelabuhan? tergantung dari sisi mana kita melihat, jika dari sisi keilmuan yang saya pelajari dan mengerti beliau sudah tepat, juga sudah mewakili kompromi antara kebutuhan jaringan dan nasionalisme karena gak pilih CSX atau PSA hehehe.  Ada satu pesan menarik dari perdana mentri belanda dari partai republik yang akhirnya dibunuh dalam kudeta politik oleh partai orange dalam film The Admiral yaitu “Jangan kita berhenti hanya karena sebagian orang tidak mengerti apa maksud kita”. Btw filmnya bagus lho Demikianlah apa yang saya mengerti dan apa yang ada di dalam pikiran saya, yuk mari sama-sama kita berfikir dan sama-sama sharing dan sama-sama cari tau kebenaranya, apa yang saya tulis belum tentu benar karena 80% adalah opini saya sisanya adalah bisikan ghoib hehe. budaya diskusi dikampus menurun mungkin budaya diskusi lebih asik di kompasiana. kesalahan kekurangan dan ketidak akuratan tulisan ini mari kita diskusikan, tapi saya jangan dibully hehehe. Wassalam Adam Teknik kelautan 2012 gelombang laut /gl12 Mahasiswa tingkat akhir 

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/gl12/antara-kebutuhan-dan-nasionalisme-dalam-perpanjangan-kontrak-jict-oleh-rj-lino-dan-bu-rini_567f6e8b3f23bd0307082173

UNQUOTE

Sekarang baru laporan pansus ibu Rieka Diah Pitaloka

quote

Jakarta - Pansus Angket Pelindo II DPR RI telah memutuskan sejumlah rekomendasi. Rekomendasi itu pun telah diserahkan ke pemerintah, seperti apa isinya?

Rekomendasi Pansus Angket Pelindo II itu dibacakan oleh Ketua Pansus Angket Pelindo II di rapat paripurna DPR kamis (17/12) lalu.

"Pansus sangat merekomendasikan membatalkan perpanjangan kontrak JICT 2015-2038 antara Pelindo II dan HPH karena terindikasi kuat telah merugikan Negara dengan menguntungkan pihak asing serta telah terjadi Strategic Transfer Pricing pada kontrak Pelindo II dan HPH 1999-2019 dan karenanya kontrak ini putus dengan sendirinya, tanpa perlu Indonesia membayar termination value. Kembalikan JICT ke pangkuan ibu pertiwi di tahun 2016, dengan pengelolaan yang berkiblat pada konstitusi negara kita sendiri, UUD 1945," kata Rieke membacakan poin pertama rekomendasi Pansus Angket Pelindo II.

Selain itu Pansus juga meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyelidikan atas adanya dugaan Conflict of Interest dan manipulasi yang dilakukan oleh Deutsche Bank dalam melakukan evaluasi/valuasi selaku konsultan dan dalam memberikan pinjaman sindikasi bank Luar Negeri selaku kreditur. Pansus juga merekomendasikan  aparat penegak hukum mengusut tuntas persoalan ini. Dan yang cukup keras adalah Pansus merekomendasikan Presiden menggunakan hak prerogatif untuk memberhentikan menteri BUMN Rini Soemarno karena dianggap melanggar aturan. Pansus juga meminta Rini memberhentikan Dirut Pelindo II RJ Lino.

Berikut laporan Pansus Angket DPR tentang Pelindo II di sidang Paripurna DPR:

LAPORAN PANITIA ANGKET DPR RI TENTANG PELINDO II
KEPADA SIDANG PARIPURNA DPR RI
KAMIS, 17 DESEMBER 2015


Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr. Wb.,
Salam sejahtera bagi kita semua,



Pimpinan Sidang yang kami hormati,
Anggota Dewan dan hadirin yang saya muliakan,

Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas kehendak dan perkenan-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat wal'afiat.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama Pimpinan dan Anggota Tim Panitia Angket DPR RI tentang Pelindo II, kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Sidang Dewan yang Terhormat atas kesempatan yang diberikan untuk melaporkan hasil penyelidikan sementara Panitia Angket DPR RI tentang Pelindo II. Perkenankan kami menyampaikan laporan kepada Sidang Paripurna yang terhormat.

Sidang Dewan Yang terhormat,

Pansus Pelindo II yang bekerja sejak 13 Oktober 2015 hingga 15 Desember telah mengundang 1 Menko, 2 Menteri, 1 mantan menteri , Direksi dan Komisaris Pelindo II, Direksi JICT, lembaga konsultan asing, pengacara, dan berbagai kalangan terkait.

Pansus Pelindo II menemukan empat persoalan besar:

Permasalahan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa;
Perpanjangan pengelolaan PT JICT antara PT Pelindo II dengan HPH
Tata kelola perusahaan PT Pelindo II (Persero), termasuk persoalan pelanggaran hukum ketenagakerjaan yang sangat serius;

Program Pembangunan dan Pembiayaan Terminal Pelabuhan Kalibaru oleh PT Pelindo II.
Sesuai dengan tatib DPR RI, masa kerja Pansus Angket maksimal 60 hari kerja, yang akan berakhir pada tanggal 10 Februari 2016. Namun demikian, pansus menilai sangat diperlukan untuk menyampaikan laporan pendahuluan kinerja pansus kepada paripurna, sekaligus sebagai catatan penting akhir tahun kepada rakyat Indonesia.

Dengan semangat menegakkan konstitusi bersamaan dengan menjalankan fungsi DPR, Pansus mendapat temuan-temuan yang secara politik, hukum dan ekonomi membuka topeng investasi, privatisasi dengan cara memilih mitra strategis, perekayasaan sistematis atas pengalihan surplus ekonomi nasional ke pihak asing.

Sidang Dewan Yang terhormat,

Sejarah ekonomi politik Indonesia mengajarkan bahwa investasi asing yang direkayasa oleh asing  di Indonesia telah membuat posisi ekonomi Indonesia nampak membesar, namun semu karena kepemilikan kue pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak berada di tangan Indonesia. Inilah yang membuat Bung Karno dan Bung Hatta risau atas bebas beroperasinya perusahaan asing di NKRI. Kerisauan itu sangat beralasan karena hal itu terbukti dalam kasus perpanjangan kontrak Pelindo II dengan HPH. Pansus Pelindo II mendapat temuan yang mencengangkan. Betapa Menteri bisa membela diri dengan mengatakan tidak mengetahui tentang hukum atas perpanjangan kontrak itu. Namun, berani mengeluarkan ijin prinsip. Sementara ijin prinsip itu merupakan suatu nomenklatur yang tidak dikenal dalam hukum perundang-undangan BUMN.

Proses perpanjangan kontrak dengan HPH telah dirintis oleh Dirut Pelindo II sejak 27 Juli tahun 2012, dan ijin prinsip tersebut dikeluarkan Meneg BUMN pada tanggal 9 Juni 2015. Padahal, menteri-menteri yang lain, Meneg BUMN dan Menteri Perhubungan pada pemerintahan sebelumnya, maupun Menteri Perhubungan yang saat ini menjabat telah melayangkan surat menolak perpanjangan kontrak tersebut. Penolakan itu karena belum diperolehnya konsesi dari Otoritas Pelabuhan oleh Pelindo II, sebagaimana perintah UU 17/2008 tentang Pelayaran. Apalagi JICT sendiri belum memperoleh ijin usaha pelabuhan.

Dalam rapat pansus, Meneg BUMN, Rini Soemarno berdalih, bahwa ijin prinsip yang dikeluarkannya mensyaratkan kepemilikan saham Pelindo II harus 51%, dan harus mematuhi ketentuan UU 17 tahun 2008 yang memisahkan fungsi regulator dan operator dan hasil Panja Aset BUMN, serta putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait kerjasama BUMN. Kontrak final antara Pelindo II dan HPH sendiri ditandatangani pada tanggal 7 Juli 2015 yang telah dinotariatkan (komposisi saham Pelindo II sebesar 48,9% , Kopegmar 0,10%, HPH 51%). Sebelumnya, pada Juni 2015, Pelindo II menagih pembayaran upfront fee dari HPJ sebesar USD 215 juta. Menurut surat HPI dan Pelindo II, nilai USD 15 juta merupakan tambahan di luar perhitungan DB sebesar USD200 juta. Tambahan tersebut merupakan arahan Meneg BUMN, Rini Soemarno. Pembayaran dilakukan pada 02 Juli 2015 dan dikenai pajak ganda, yakni 15 persen With Holding Tax di Singapura, dan 10 persen PPN di Indonesia. Penandatanganan konsesi antara Pelindo II dengan Kementrian Perhubungan baru terjadi tanggal 11 November 2015. Lalu pada 06 Juli 2015 Pelindo II pun menerima pembayaran sewa. Padahal Perjanjian Konsesi baru dilakukan pada 11 November 2015. Sebelumnya, Pelindo II berpendapat, perjanjian konsesi itu tidak diperlukan.

Selain itu, perpanjangan kontrak JICT antara Pelindo II dan HPH diakui oleh Meneg BUMN dalam pansus memang tidak ada dalam RKAP Pelindo II dan tidak ada dalam RUPS. Ini berarti tidak sesuai perintah dengan UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN pasal 22 dan Kepmen BUMN Nomor KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan BUMN. Bahkan Meneg BUMN Rini Soemarno dalam rapat pansus, dengan di bawah sumpah mengatakan bahwa kegiatan bisnis yang dijalankan BUMN tidak harus selalu ada dalam RKAP, apalagi menyangkut investasi asing.

Dirut Pelindo II, RJ Lino sendiri mengatakan, tidak tahu harus tunduk pada UU yang mana. Yang terpenting, perpanjangan kontrak JICT secara de facto dan pembayaran telah terjadi, secara de jure, proses legal dilakukan belakangan. Baginya hal tersebut merupakan base practices dalam business to business. Bahkan secara tegas menyatakan tidak perlu ada perjanjian konsesi dengan Kementrian Perhubungan, dan kalaupun itu dilakukan, ia menyatakan adalah sebuah bentuk keterpaksaan.

Dalam rujukan kepastian hukum, pernyataan ini justru sangat memprihatinkan di tengah Indonesia harus bersaing dengan bangsa-bangsa Asia. Sikap seperti itu dikukuhkan oleh konsultan asing, Deutsche Bank, yang juga berperan sebagai kreditor. Konflik peranan pada korporasi asing seperti itu justru mendapat pembenaran atas nama kebutuhan dan kebebasan investasi asing. Dalam perspektif hukum, selain terindikasi adanya tindak pidana yang merugikan negara, sikap Meneg BUMN dan Dirut Pelindo II merupakan perlawanan terhadap hukum yang berlaku.

Secara politik, Pansus Pelindo II mendapatkan fakta bahwa baik Meneg BUMN maupun DirUt Pelindo II telah bertindak dengan tidak memenuhi azas-azas umum pemerintahan yang baik. Bahkan tidak mematuhi, Keputusan Mahkamah Konstitusi, UU 17/2008, UU 17/2003/, UU 19/2003, UU No. 1/2004 dan UU Anti KKN, dan Peraturan Perundangan terkait lainnya, termasuk mengabaikan keputusan Panja Aset BUMN DPR RI. Ketidakpatuhan ini bisa menjadi benih karut marutnya politik nasional dan membuka jalan melemahnya kewibawaan pemerintah terhadap kekuatan kapital. Kondisi seperti ini sepantasnya disadari oleh Presiden RI bahwa ada pihak-pihak yang seharusnya membantu terlaksananya amanat konstitusi namun yang terjadi adalah sebaliknya. Ini potret buruknya akuntabilitas publik Pemerintah di bidang BUMN, khususnya di Pelindo II sehingga prinsip good governance tidak terpenuhi.

Secara ekonomi, ditemukan hal yang tidak layak. Menurut perjanjian kontrak 1999-2019, memang ada tehcnical know how, tetapi di lapangan tidak ditemukan kenyataan adanya keterampilan atau teknologi yang dialihkan. Yang terjadi adalah pengubahan pendapatan menjadi biaya yang ditransfer ke perusahaan yang sama sekali tidak kompeten di bidang jasa pengelolaan kepelabuhanan. Indikasi tindak pidana perpajakan ini dibiarkan berlangsung karena lemahnya daya tawar Pemerintah Indonesia terhadap investor asing. Saat yang sama perpanjangan kontrak sebelum jatuh tempo justru merugikan Negara sebagaimana temuan BPK, kendati BPK hanya menyatakan sebagai pendapatan yang belum optimal. Pansus mencatat bahwa laporan BPK per 1 Desember 2015 itu masih berdasarkan PDTT yang diminta Pelindo II. Sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sesuai dengan TOR yang diajukan Pansus yang belum masuk. Untuk pelaksanaan kontrak 2015 hingga 2038, Pansus menemukan adanya potensi kerugian negara yang relatif besar.

FRI dan Bahana Sekuritas, dua lembaga penasihat keuangan yang sebelumnya dikontrak oleh Pelindo II, dalam sebuah tim gabungan melakukan kembali analisa terkait valuasi yang dilakukan Deutsche Bank (DB). Tim gabungan tersebut menggunakan dokumen laporan keuangan JICT (1999-2013) dan proyeksi keuangan JICT yang diberikan DB (2014-2038). Berdasarkan analisis ulang, ditemukan oleh tim tersebut hal sebagai berikut:

Merujuk Asumsi Historis:
Manfaat bagi Pelindo II untuk sisa masa kontrak (2015-2018) adalah Rp2,99 triliun jika kontrak diperpanjang , tetapi  akan kehilangan potensi pendapatan 2019-2038 sebesar Rp24,7 triliun dikali dengan 49% (saham HPH) jadi Rp.11,85 triliun. (Asumsi kurs sebesar Rp.13.600).

Merujuk Proyeksi DB:
Manfaat bagi Pelindo II Rp36,5 triliun lebih besar jika mengoperasikan sendiri JICT dibandingkan dengan memperpanjang kontrak dengan HPH. Akibat perpanjangan kontrak maka potensi kehilangan penghasilan Pelindo II adalah Rp.36,5 triliun dikali 49% adalah sebesar Rp17,9 triliun (Asumsi kurs sebesar Rp. 13.600).

Sidang Dewan Yang terhormat,

Dari temuan-temuan itu, Pansus mengajak semua elemen bangsa untuk menumbuh kembangkan kesadaran bahwa tegaknya kedaulatan ekonomi Indonesia hanya terjadi jika kita semua setia dan konsisten menegakkan amanat konstitusi dan tidak bersifat ahistoris. Ajakan ini juga berlaku bagi penyelenggara Pemerintah agar melaksanakan sumpah jabatannya. Jika hati nurani dan pikiran kita terpanggil menjalankan amanat itu, maka hal paling sederhana adalah dengan memperbaiki kualitas akuntabilitas publik. Dampak dari semangat menjalankan sumpah jabatan dan perbaikan kualitas itu dipahami oleh Pansus dengan memberikan catatan penting dan rekomendasi.

REKOMENDASI

Pansus sangat merekomendasikan membatalkan perpanjangan kontrak JICT 2015-2038 antara Pelindo II dan HPH karena terindikasi kuat telah merugikan Negara dengan menguntungkan pihak asing serta telah terjadi Strategic Transfer Pricing pada kontrak Pelindo II dan HPH 1999-2019 dan karenanya kontrak ini putus dengan sendirinya, tanpa perlu Indonesia membayar termination value. Kembalikan JICT ke pangkuan ibu pertiwi di tahun 2016, dengan pengelolaan yang berkiblat pada konstitusi negara kita sendiri, UUD 1945.

Meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyelidikan atas adanya dugaan Conflict of Interest dan manipulasi yang dilakukan oleh Deutsche Bank dalam melakukan evaluasi/valuasi selaku konsultan dan dalam memberikan pinjaman sindikasi bank Luar Negeri selaku kreditur. Pansus sangat merekomendasikan kepada pemerintah untuk memberikan peringatan keras dan sanksi kepada Deutsche Bank (DB) yang terindikasi kuat telah melakukan fraud dan financial engineering yang merugikan keuangan negara.

Terkait persoalan ketenagakerjaan di Pelindo II dan JICT, pansus sangat merekomendasikan dihentikannya pelanggaran terhadap UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan UU Ketenagakerjaan dengan menghentikan praktek pemberangusan Serikat Pekerja (Union Busting), mempekerjakan kembali karyawan yang telah mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan mengembalikan karyawan yang dimutasi sepihak sebagai akibat penolakan terhadap rencana perpanjangan kontrak pengelolaan JICT.

Pansus sangat merekomendasikan agar dijalankannya putusan Mahkamah Konstitusi No, 7/PUU/XII/2014 tentang Uji Materi Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan mengangkat pekerja yang berstatus kontrak dan outsourcing yang ada pada core business wajib diangkat sebagai pekerja tetap di Pelindo II dan JICT.

Pansus sangat merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk terus melanjutkan penyidikan atas pelanggaran undang-undang yang mengakibatkan kerugian negara, serta menjatuhkan sanksi pidana kepada siapapun yang terlibat dan di institusi mana pun.

Pansus sangat merekomendasikan kepada Menteri BUMN untuk segera memberhentikan Dirut Pelindo II.
Sesuai dengan :

Pasal 14 ayat (1) UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara,

Pasal 6 ayat 2 huruf a UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri BUMN merupakan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN;

Panitia Angket DPR RI tentang Pelindo II menemukan fakta bahwa Menteri BUMN dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Menteri BUMN dengan sengaja tidak melaksanakan kedudukan, tugas, dan wewenangnya sesuai dengan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 6 ayat (2a) dan Pasal 24 ayat (2) serta UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 14 ayat (1). Karena itu, pansus sangat merekomendasikan kepada Presiden RI untuk menggunakan hak prerogatifnya memberhentikan, Rini Soemarno sebagai Meneg BUMN.

Hal yang juga tidak kalah penting adalah, Pansus sangat merekomendasikan kepada Presiden untuk tidak serta merta membuka investasi asing yang dalam jangka panjang merugikan bangsa Indonesia secara moril dan materil, mengancam keselamatan negara dan kedaulatan ekonomi politik bangsa yang akhirnya membuat apa yang dikhawatirkan Bapak Bangsa, Bung Karno, justru terjadi, yakni : Indonesia menjadi kuli bagi bangsa lain, bangsa kuli di antara bangsa-bangsa lain.

Dengan seluruh kerendahan hati, pansus meminta persetujuan Sidang Paripurna yang terhormat terhadap rekomendasi–rekomendasi di atas dan harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Pansus pun pada masa sidang yang akan datang akan melanjutkan penyidikan terhadap Perpanjangan kontrak TPK Koja, Program Pembangunan Terminal Pelabuhan Kalibaru oleh PT Pelindo II, dan Pembiayaan Proyek dan pinjaman PT Pelindo II.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam rangka pengabdian kita kepada Negara dan Bangsa Indonesia.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta,  17   Desember 2015

 a.n. PIMPINAN PANITIA ANGKET PELINDO II,

KETUA,


RIEKE DIAH PITALOKA

A-160

Menyikapi rekomendasi itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tengah mempertimbangkan rekomendasi tersebut. Pramono juga menyampaikan, pemerintah menghormati hubungan kelembagaan dengan DPR, termasuk menghormati rekomendasi yang disampaikan Pansus Pelindo kepada pemerintah.

"Dan karena putusan itu telah sampai, dan tentunyua sekarang Presiden dan Wapres, karena yang mempunyai kewenangan, sedang mempertimbangkan itu. Bagaimana dengan hal ke depan tentunya pertimbangan itu akan dilakukan," ujar Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (23/12/2015).

"Apa yang akan diputuskan Presiden dan Wapres, akan segera disampaikan. Tapi yang jelas secara resmi surat itu sudah dikirim oleh DPR ke Presiden," lanjut Pramono.

Lalu, apakah dalam waktu dekat Presiden akan kembalil melakukan perombakan kabinet? "Ya itu kewenangan Presiden. Hak prerogatif Presiden. Tentunya Presiden juga setiap waktu, setiap saat, beliau juga memantau, memonitor, melihat apa yang jadi masukan dari masyarakat maupun dari para pengamat dan partai-partai pendukung maupun tidak mendukung," jawab Pramono.
(van/nrl)

Jadilah narasumber detikcom dengan cara mengirimkan informasi seputar mudik ke pasangmata.com

unqoute

Tulisan saya:
Sampai sekarang Menteri BUMN masih menjabat, RJ Lino diajukan ke pengadilan. Dengan tuduhan memperkaya diri dan orang lain secara tidak syah menurut undang undang.(kasus crane) dan jaringan business lain di era SBY lihat di http://www.kompasiana.com/tahagu/CJ-lino-tersangka-sofyan-jalil-dan-kalla-terkuak-rizal-ramli-bersorak-567debb1999673ef10cf52da

Sama sama melanggar aturan dalam satu situasi, yang tebukti memperkaya diri dan orang lain dalam penjelidikan, pasti dihukum.

Percaturan dagang dunia sudah jamak, sudah ada kartel dan jaringan raksasa yang mendunia, kita abai selama 32 tahun Orde Baru sibuk dengan kelesterian kekuasaannya.

Kita ndak mikirin perkara itu, kartel dunia disegala bidang, kalok mikir ketabrak keluraga cendana, bisa diciduk.

Bila Hutchison satu perusahaan jasa pelabuhan jaringan dunia memang plihan, hendaknya dipilih dengan transparan dan terbuka. Maka Presiden sebagai Pemimpin bangsa diharapkan kebijakannya untuk menarik rambut dalam tepung, rambut tidak putus, tepung tidak berserakan. Kami percaya. Karena urusan yang urgent sangat banyak.

Selanjutnya saya  ucapkan bravo dan standing ovation untuk menghargai stinggi tingginya ibu Rieke Diah Pitaloka, yang telah menunjukkan dedikasinya dengan baik, tumben diantara kolega kawan sekerjanya, dan ibu Rini Sumarno, pahlawan tanpa tanda jasa, dan tidak populer  *)

unquoteBa

 

                                                                                                       

Read More