UNTUK MEREKA YANG LUPA ATAU KURAN INFORMASI

UPLOADLIBRARY
BooksAudiobooksComicsSheet Music


1
.

UNTUK YANG LUPA ATAU YANG KURANG INFORMASI

Dari idesubagyo blogspot.com. Redaktur dan Penulis tunggal blog ini
Penulis artikel dibawah ini Rum Rosyid dari Universitas Tanjungpura, Pontianak, lupa atau tidak mengerti, bahwa  disamping Trisakti bung Karno, masih mempunyai janji kepada rakyat Indonesia, yang juga jadi pondasi existensinya:, satu obsessi yang mendrah daging.   Membebaskan seluruh Indonesia dari Penjajahan Belanda, juga tidak uni Indonesia- Belanda - dalam politik patah arrang..
Lha Papua Barat, sejak KMB hanya dibuat mainan saja oleh Belanda, tidak kunjung diserahkan kepada Negera Kesatuan Republik Indonesia. Pikir mereka Indonesia miskin, tidak punya alat perang yang bisa menandingi Belanda, apalagi dengan sekutunya.
Negara blok Barat hanya cuek saja menykapi kelicikan Belanda termasuk Aurtralia.
Satu satunya Negara yang peduli pada idaman bangsa Indonesia, obsesi fonding fathernya,  adalah mendiang USSR, yang mempunyai keunggulan ALUTISTA sama dengan penguasa dunia saat ini USA yang cuek dan cynical  juga..
Sebagai Presiden yang memproklamasikan kemerdekaan Negeri ini, yang kala itu adalah pelopor sikap Bebas Aktip menghadapi konflik Dunia. Tentu saja dengan segala daya berusaha mendapat bantuan senjata yang lebih ampuh dari milik Belanda, yang malu malu didukung oleh Amerika Serikat dan Inggris. Maka Kapal Induk Belanda " Karel Doorman"  yang dikirim ontuk operasi eskalasi perang di Papua Barat, balik kucing setelah menyeberang terusan Suez, Tahu bahwa perang laut di Samudra Hindia pun Repubik Indonesia sudah sanggup mengatasi Kapal Induk Belanda dengan puluhan pesawat tempur moderen jet Sabre, sama dengan yang dimiliki NATO dari Amereka Serikat. Angkatan Laut Republik Indonesia atas persesetujuan Rapublik Pakistan telah mengirim puluhan kapal selam dan kapal pemburu berpeluru kendali jauh lebih kecil dan lincah dari frigate ke permukaan laut ke Semudra Hindia, lepas pentai Pekistan, berkoordinasi dengan kapal kapal selam, dan payung udara perasaw MiG 21 di pangkalan Barat Indonesia, juga bantuan Lapangan terbang di Pakistan. Maka patahlah tulang punggung agresi Belanda yang ketiga, mati sebelum perang di  Laut Jawa atau di laut Arafura,tujuannya  adalah  aksi polisonil ke tiga melepaskan pesawat Sabrenya ke kota kota pulau Jawa dan Sumatra, yang padat penduduk, agrsi langsung atau ancaman yang nyata.
Sekarangpun, Indonesia sangat mampu untuk mempertahankan integritas Negara ZMRUD kALULISTIWA INI.
Pabrik pesawat Nurtanio dan seluruh  fakultas teknik mesin, dan elaetronika,  SMK mesin seluruh Indonesia akan mempoduksi ribuan DRONE untuk menangkal penggerogotan hak nelayan Indonesia.*)





Down load dari https/www/scribd-com/doc/44736351/kebijakan-pedidikan-orde-baru.

Kebijakan Pendidikan Orde Baru Oleh Rum Rosyid, Univ Tanjungpura Pontianak

Kekuasaan Sukarno yang otoriter mendorong kelompok mahasiswa yang berharapan muncul pemerintahan bersih dan adil. Tetapi rupanya harapan tersebut hanya mimpi yang tidak pernah terwujud sejak awal pergantian pemerintahan dari Sukarno ke Suharto. tumbang, berlanjut dengan lahirnya Orde Baru yang berusaha melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pendidikan di era orde baru ditujukan untuk membentuk manusia pancasilais berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 dan isi UUD 1945.Pasca dekrit 5 Juli 1959, Pancasila masih menjadi ‘kiblat’ kenegaraan dengan sistem demokrasi terpimpin. Sukarno sebagai pemimpin bangsa menunjukkan sikap-sikap yangcenderung otoriter, dan mudah terbawa angin kelompok komunis yang terlihat revolusioner sehingga disayangi Sukarno. Pertentangan ideologi dalam suasana kediktatoran semakin menunjukkan ruh Pancasila hanya sebagai simbol. Pembubaran Masyumi dan Murba secara paksa oleh Sukarno sebagai bentuk otoriterisme presiden.Pertentangan politik memuncak ketika terjadi peristiwa 30 September 1965.Pada 12 Maret 1966, sehari setelah suksesi kekuasaan dari Presiden Soekarno kepadaJenderal Soeharto, tindakan pertama Soeharto adalah menyatakan bahwa PKI sebagai partai terlarang yang diikuti dengan pembubaran PKI dan pemberantasan kader maupunsimpatisan PKI. Penasbihan dosa waris kepada para keturunan PKI, pembantaian anggotadan kelompok yang dianggap PKI telah menimbulkan korban jutaan di Jawa dan Bali.Pengerdilan partai politik berlanjut hingga pada pembungkaman suara rakyat kritis telah menjadikan Orde Baru sebagai pemrakarsa memasukkan Pancasila dalam brankas kenegaraan. Awal dari orde baru pun bergulir di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto, nama orde baru diciptakan demi membedakan dengan pemerintahan orde lama di bawah Presiden Soekarno. Perbedaan nama rezim itu bukan saja secara harfiah, maupun perbedaan sang pemimpin orde. Tapi juga berimplikasi kepada pergeseran secara fundamental misi dari pemerintah serta metode yang tepat untuk mencapai misi tersebut. Radius Prawiro yang mantan Deputi menteri untuk urusan Bank Sentral merangkap Gubernur Bank Indonesia(1966-1973), dalam bukunya Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi menyatakan bahwa, misi orde baru dapat disarikan sebagai pembangunan ekonomi. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. Dalam pencapaian misi tersebut, disiplin ilmu ekonomi - termasuk alat analisis ekonomi makro dan mikro - menjadi ujung tombak, padahal di zaman orde lama ekonomi dianaktirikan, tanpa kebijakan ekonomi yang jitudan terencana, mustahil ekonomi Indonesia bisa sehat kembali. Faktor politik, budaya dan sosial juga berperan penting dalam membangun budaya ekonomi baru itu.
Kabinet Pembangunan Pertama : Menekankan Rekayasa Sosial
Pada Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), memilih Soeharto sebagai pejabat Presiden.
Setahun kemudian MPRS memilih Soeharto sebagai
Presiden. Pada Juni 1968, presiden Soeharto mengangkat kabinet baru. R.E. Elson dalam bukunya Soeharto, Sebuah Biografi Politik menuliskan bahwa diantara tugas-tugas pertamanya sebagai presiden adalah membentuk kabinet baru, yang diberi nama Kabinet Pembangunan Pertama untuk membedakan kabinet itu dari kabinet-kabinet sebelumnya yang menekankan berbagai aspek rekayasa sosial yang berorientasi ideologi.Presiden Soeharto mendukung penuh tim ekonomi pemerintah dan rekomendasi mereka sekalipun kebijakan yang diambil tidak populer secara politis. Staf ahli ekonomi PresidenSoeharto terkenal sebagai para teknokrat atau sering disebut “mafia Berkeley” karena beberapa anggotanya alumni University of California at Berkeley. Tim ini terpisah darikabinet yang anggotanya terdiri dari Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Mohammad Sadli, Subroto, dan Emil Salim. Selanjutnya beberapa tim menyusul seperti Rachmat Saleh, Arifin Siregar, J.B. Sumarlin dan Radius Prawiro. Soeharto mempercayakan Widjojo Nitisastro sebagai pemimpin informal dari tim ekonomi ini. Radius Prawiro menyatakan ada 3 hal nilai yang menonjol dalam menciptakan tatanan ekonomi baru, yaitu gotong royong, trilogi pembangunan, dan Pragmatisme. Banyak cara gotong royong yang telah diterjemahkan ke dalam tindakan politik dan kebijakan lainnya.Dalam masa sulit, pemerintah telah mengimbau warga negara untuk mendukun gkebijakan yang merupakan langkah terbaik bagi kepentingan nasional meskipun kebijakan tersebut menuntut pengorbanan dari banyak individu. Terutama saat awal orde baru, gotong royong punya dua arti praktis. Pertama, konsep ini merupakan alternatif  budaya terhadap paham komunisme. Gotong royong menjadi basis ideologi yang berakar  pada budaya bangsa untuk memajukan kebijakan ekonomi yang bertanggung jawab secara sosial, toleran terhadap kesejahteraan individu, dan tidak bertentangan dengan ekonomi pasar bebas. Kedua, gotong royong punya pengaruh memoderatkan proses perumusan kebijakan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh hubungan erat antara gotong royong dengan dua konsep budaya Indonesia lainnya; musyawarah yang berarti dialog,dan mufakat yang berarti konsensus.Soeharto siap dengan konsep pembangunan yang diadopsi dari seminar Seskoad II 1966 dan konsep akselerasi pembangunan II yang diusung Ali Moertopo. Soeharto merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan dwitujuan, bisa tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dengan ditopang kekuatan Golkar, TNI, dan lembaga pemikir serta dukungan kapital internasional, Soeharto mampu menciptakan sistem politik dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi.DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih darikalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkanaspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adilkarena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.Trilogi Pembangunan terdiri dari stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Pengalaman hiper inflasi dan kekacauan politik yang melanda Indonesia membuat para pemimpin negara menerapkan kebijakan stabilisasi sebagai kebutuhan mutlak untuk menjaga kekuatan dan keutuhan nasional.

Para pemimpin orde baru menilai bahwa kehilangan stabilitas bisa memporak-porandakan fungsi pasar dan merusak basis perubahan sosial masyarakat sipil. Pertumbuhan, khususnya untuk negara miskin seperti Indonesia pertumbuhan mutlak diperlukan. Hanya dengan pertumbuhan ekonomi negara berpeluang untuk melayani kebutuhan hidup rakyatnya. Dan komponen ketiga dari trilogi pembagunan adalah pemerataan. Benar atau salah, Indonesia cenderung melihat kolonialisme sebagai contoh kapitalisme dalam bentuk terburuk. Kesenjangan pendapatan yang besar dan ketidak pedulian terhadap kesejahteraan anggota masyarakat lainnya merupakan karakteristik yang sering diasosiasikan dengan kapitalisme free-fight.
Ideology Pendidikan : Pendidikan sentralistik dan mentalitas pragmatis
Sense of education ala Soekarno kemudian dilanjutkan lebih inovatif lagi pada periodesasi kepemimpinan Soeharto. Di zaman pemerintah Orde Baru misalnya, pendidikan diwarnai oleh politik yang bersifat sentralistik, dengan titik tekan pada pembangunan ekonomi yang ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan yang didukung oleh kekuatan birokrasi pemerintah, angkatan bersenjata, dan konglomerat.Dengan politik yang bersifat sentralistik ini, seluruh masyarakat harus menjunjukan monoloyalitas yang tinggi, baik secara ideologis, politis, birokrasi, maupun hal-hal yang bersifat teknis.Dari sisi ideologi, pendidikan sebenarnya telah cukup mendapat tempat dari pendiri bangsa. Terbukti dengan dimasukkannya pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam Pembukaan UUD 1945, yang notabene tak dapat diubah dan dianggap sebagai landasan perjuangan bangsa yang sakral. Sebelum pemerintahan Presiden Soeharto,sebenarnya masalah pendidikan nasional telah memperoleh cukup banyak perhatian dari elite politik yang ada. Jika kita melihat sejarah, proklamator Bung Hatta merupakan salah satu tokoh yang gencar menyuarakan pentingnya pendidikan nasional bagi kemajuan bangsa sejak zaman kolonialisme.Sebagai pendiri Partai Nasional Indonesia (PNI baru) sejak tahun 1931 (PNI lalu pecah menjadi Partai Sosialis dan Partai Sosialis Indonesia), konsep pentingnya pendidikantelah diajukan Hatta dalam Pasal 4 Konstitusi PNI, yaitu untuk mencerdaskan rakyat dalam hal pendidikan politik, pendidikan ekonomi, dan pendidikan sosial (pidato Bung Hatta dalam reuni Pendidikan Nasional Indonesia yang diterbitkan di Bogor tahun 1968). Namun, sejalan dengan pemerintahan Soeharto yang otoriter, tampaknya isu tentang pendidikan mulai dikesampingkan, terutama mungkin terkait dengan kekhawatiran akan timbulnya gejolak apabila pendidikan politik benar-benar dilakukan sepenuhnya. Sejak saat itu kita lebih melihat pendidikan digunakan sebagai kendaraan politik bagi pemerintahan Soeharto untuk melakukan indoktrinasi terhadap rakyat.Kita masih ingat bagaimana, khususnya dalam sejarah, berbagai macam pelajaran sejarahyang ada secara tumpang tindih diberikan berkali-kali, dari SD, SMP, dan SMA, bahkan perguruan tinggi dalam bentuk P4. Masalahnya, isi pelajaran sejarah yang ada tidak lebihdari justifikasi mengenai G30S, Serangan Fajar, atau berbagai pembenaran konstitusional terhadap kebijakan pemerintah saat itu. Tidak heran apabila sistem pendidikan yang adadi Indonesia amat tersentralisasi dengan 80 persen dari kurikulum yang ada ditentukan oleh pusat (Ibrahim, 1998). Contoh lain, dalam hal dana instruksi presiden (inpres) pada
Similar to Kebijakan Pendidikan Orde Baru

Kebijakan Pendidikan Orde Lama

Kebijakan Pendidikan Era Reformasi

Pendidikan Pra & Pasca Reformasi

orde baru

Perkem Ekonomi Dan Kebijakan Orde Baru

ORDE BARU

Orde Baru

Orde Baru

Ideologi Islam vs Ideologi Pancasila

orde baru tugas sekolah

Orde Baru

Makalah Tentang Kebijakan Ekonomi Makro

MAKALAH SEJARAH

Orde Baru

Orde Baru

orde baru

Kebijakan Pendidikan Orde Baru

orde baru

Makalah Orde Baru

Kebijakan Pembangunan Era Orde Baru

Kebijakan Sosial Politik Orde Baru

DRAMA W.S RENDRA SEBAGAI KRITIK SOSIAL TAHUN 1973-1977

Makalah Ekonomi Tentang Kebijakan Fiskal

Makalah Politik Orde Lama Dan Orde Baru

PRASANGKA SOSIAL

DIPLOMASI, Lobi, Negosiasi

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KEBIJAKAN EKONOMI PADA MASA ORDE LAMA

REPELITA 2

Epistemologi Pragmatisme Dalam Pendidikan Kita

Analisis kebijakan pendidikan
More From This User

Kebijakan Pendidikan Zaman Pendudukan Jepang

Kebijakan Pendidikan Pemerintahan Megawati Soekarnoputri

Kebijakan Pendidikan Pemerintahan BJ Habibie

Kebijakan Pendidikan Pemerintahan Abdurrahman Wahid

Kebijakan Pendidikan Orde Lama

Kebijakan Pendidikan Orde Baru

Kebijakan Pendidikan Era Reformasi

Kebijakan Pendidikan Era Politik Etis

Kapitalisme Pendidikan Kita Efisiensi Sosial Sebagai Tujuan

IMPERIALISME PENDIDIKAN

Gejala Dehumanisasi Dalam Pendidikan

Epistemologi Pragmatisme Pendidikan Indonesia

Epistemologi Pragmatisme Dalam Pendidikan Kita

Epistemologi Pancasila Keseimbangan Idealisme Dan Pragmatisme

Upaya Kontekstualisasi Pancasila

System Pendidikan Di Indonesia Kegamangan Normatif

Standar Nasional Pendidikan Dari Layanan Public Menjadi Industri Jasa

Sekolah Sbg Miniatur Masy

Relevansi Meningkatkan Belanja Publik Untuk Pendidikan Menengah

Problem Pendidikan Moral Dalam Dunia Pendidikan Kita

Pragmatisme Pendidikan Indonesia

Pragmatisme Pendidikan Gagalnya Membangun Peradaban

Pendidikan Pragmatisme Kegagalan Memperadabkan Manusia

Pendidikan Bukan Prioritas

menuju masyarakat informasi
Kebijakan Pendidikan Orde Baru
Dec 06, 2010 by rumrosyid
(0 ratings)
8.5K views
EMBED
DOWNLOAD
ADD TO LIBRARY
Download as DOC, PDF, TXT
More information
RELATED

Kebijakan Pendidikan Orde Lama
by rumrosyid

Kebijakan Pendidikan Era Reformasi
by rumrosyid

Pendidikan Pra & Pasca Reformasi
by minawati widiastuti

orde baru
by Herry Kusniyadi
Previous
Next
Page 1 of 7
ABOUT
·         Browse books
·         Site directory
·         About Scribd
·         Meet the team
·         Our blog
·         Join our team!
·         Contact Us
PARTNERS
·         Publishers
·         Developers / API
MEMBERSHIPS
·         Join today
·         Invite Friends
·         Gifts
SUPPORT
·         Help
·         FAQ
·         Accessibility
·         Press
·         Purchase help
·         AdChoices
LEGAL
·         Terms
·         Privacy
·         Copyright
Scribd on AppstoreScribd on Google Play
Copyright © 2016 Scribd Inc.Terms of serviceAccessibilityPrivacyMobile SiteSite Language:
English

Posted in: