DANA PEMBAGUNAN DESA, PAK JOKOWI HWERAN

PAK JOKOWI HERAN

DANA DESA TAK JADI NAIK, SEPERTI YANG DIRENCANAKAN PEMERINTAAN PAK PRESIDEN JOKOWI.

Th 2015  - 20,76 tril

Th 2016  - 46,7   tril

Th 2017 -  60      tril

Th 2018 – Tidak jadi 120  triliun, karena kurangnya perbaikan tatalaksana di tingkat realisasinya. (Anggun Situmorang,  merdeka.com. selasa 12 desember 2017)

SAYANG.

KEBERADAAN LURAH DI PULAU JAWA(daur ulang dari posting lama)

Lurah adalah kata dalam bahasa Jawa, kata ini sudah sangat tua yang arti sempitnya Kepala Desa. Suku suku lain di pulau pulau diluar Jawa punya nama sendiri terhadap sosok ini, Wali Nagari di Sumatra Barat, Pembekat di Kalimantan Selatan, Hukm Tua di Sulawasi Utara, Pebekel di Bali, Kuwu di Cirebon , Indramayu pada umumnya pantai Utara Jawa, Lurah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Petinggi di Jawa Timur,  Talibun di Madura. Pada umumnya sebutan kepala Desa semua orang di Indonesia   tahu artinya.

Institusi  Lurah ini sebenarnya menurut sejarahnya sudah sangat tua,  setua  perpindahan  suku suku dari benua Asia tenggara,  dan bukan   hanya meliputi pemerintahan Desa dalan arti administrasi,  yaitu meneruskan kewajiban penduduk desa kepada penguasanya, tapi juga secara sosiolagis adalah tetua desa, adalah tetua kekerabatan desa, adalah tempat mencari perlidungan dikala kesusahan, dan tempat mencari keadilan dan bantuan, tempat  mengadu dari seluruh penduduk desa.  Bahkan tokoh ini diselipkan dalam  legenda pewayangan Jawa yang dicangkok dari legenda Hindu Mahabharata dan Ramayana sebagai tokoh  yang sangat dihormati oleh para Ksatrya, ditokohkan dalam padalangan jawa seagai bathara Ismoyo, kakak dar bhatara Guru - raja dari pantheon para Dewa.   Juga dikenal sebagai pelindng rakyat.  Ditokohkan sebagai Ki Lurah Semar dari desa Karang Tumaritis atau Karang Kadempel, dengan tiga anaknya .mewakili  nasehat kepada rakyatnya  supaya rakyat bercita cita tinggi (Petruk) karena wujud posturnya dalam wayang kulit berbadan tinggi, mewakili ajaran amal makruf nahi mungkar ( Gareng) tubuhnya bagian kiri cacat semua, tokoh ini menghindari semua keburukan, dan bersifat  apa adanya ( Mbilung/  Bagong) tokoh ini dalam citranya di wayang kulit berbicara dengan nada aneh dan sangat sederhana omong apa adanya( infant terrible)  

Mereka dijadikan tokoh punakawan – yaitu pelayan sekaligus pengasuh Ksatria ksatria yang bermoral baik “trahing kusuma  rembesing madhu, tedhake handana warih,  turuning  wong atapa  “brahmana”. artinya- keturunan para dewa yang mengucurkan kebajikan  ke desa  desa ( membangun sistim pengairan) dan brahmana penguasa /ilmu.

Itu stereotype Lurah di Tanan Jawa, yang di idealisasikan, selalu berpihak kepada  rakyat dan menjadi perantara mengasuh para ksatrya dan mendidik para ksatria supaya dekat dengan rakyat.

Seperti yang sudah diketahui, mitologi Bharatayudha dan Ramayana telah dijadikan alat menyiarkan Agama Islam oleh para Waliullah Islam, di Kerajaan Demak Bintoro.   Kekuasaan de facto dan de jure jatuh ketangan penjajah pada akhir Perang Jawa (perang Diponegro)  pada tahun 1830,  Fungsi Lurah masih tetap. Tapi ditekankan kepada penjamin keselamatan rakyat desa menghindari murka kekuasaan Kanjeng Tuan Belanda. (cultuur stelsel ), asal nurut perintah Kanjeng Gupermen, yang dibantu Patih Danurejo-Sekda  pemerintahan Sultan Mataram zaman cultuur stelsel, yang dpakai oleh penjajah sebagai pengawas pelaksanaan tanam paksa,  memicu Perang Jawa,/perang Diponegoro. 

Semuanya masih  sama dengan jaman sebelum penjajahan, umpama Lurah dipilih oleh penduduk desa, untuk selama hidup, semula oleh para pemilik atau penggarap tanah penguasa, yang laki laki atau perempun dewasa, begitu juga kemudian sejak zaman Jepang sampai zaman merdeka Lurah dipilih oleh penduduk dewasa,  penggarap atau pemilik tanah desa, dipilih untuk selamanya, sedikit demi sedikit berganti dengan jangka waktu tertentu.

Dalam hal ini, penulis mengalami jadi penduduk desa Cembor Kacamatan  Pacet kabupaten Mojokekerto, karena tidak nggarap sawah tidak diikutkan  pemilihan lurah. 

Tugas Lurah yang penting  dari zaman dulu sampai sekarang adalah menjadi saksi soal batas pemilikan tanah, dan penentuan pembayaran pajak  oleh petani, jangan sampai keliru menagih pajak pada orang  duafa.

Wibawa Lurah dari segi sosiologis, Lurah selalu menyantuni petani tua dan miskin, disaat habis persediaan pangan, biasanya sampai dua bulan sesudah tanam padi, itu saja. Ditandai dengan rumah yang memakai pendapa ( ruang terbuka persegi dan besar tanpa dinding, tanpa pagar, tanpa pintu  halaman. Sedang di bagian belakang adalah tampat tinggal lurah juga tanpa  pagar dan pintu halaman, bisa dicapai dari mana saja, terutama dapur lurah merupakan rumah tersendiri, yang  bisa dicapai dari mana saja. Perlunya orang yang kekurangan persediaan makanan  selama dua bulan sesudah tanam padi bisa membawa rumput untuk pakan ternak, kayu untuk dapur, ditukar dengan makanan yang sudah dimasak dan sekedar minuman panas, teh atau kopi, di rumah dapur ini.

  Sejak jaman penjajahan Belana - Jepang - Republik,  fungsi Lurah sangat  sentral dalam persoalan Agraria.  Sekarang Lurah jadi satu satunya pemegang catatan mengenai hak milik tanah  mayoritas orang Desa. Dia otoritas paling bawah yang mempunyai kontak langsung dengan  bidang tanah wilayah desanya. Saksi final, dari persoalan tanah di desanya. Termasuk perbatasan dengan tanah Negara, atau tanah  yang digunakan untuk pengairan – saluran primer, sekunder dan tertier, lahan untuk   instalasi pengukur debiet saluran pembagi , batas denga hutan, jalan lori tebu yang relnya biasanya dibongkar selama tidak dipakai.  Lurah adala orang satu satunya yang bisa memilih batas  tanah mana yang bisa diubah ditukangi tanpa ada yang protes. Maka kewenagan inilah yang sangat bernilai mahal kedudukan Lurah. Maka money politik untuk pemilihannya adalah  rahasia umum, setengah terbuka dan sudah tidak dipandang kejahatan oleh rakyat, malah satu berkah. Karena melibatkan "botoh" ( boss perjudian). Mereka juga spekulan tanah. 

Ja   Jangan heran untuk pemilihan apa saja sekarang baik eksekutip maupn legislatip, money politik di desa desa  di pulau Jawa yang saya ketahui, money politik adalah umum, jadi sangat sulit diberantas  menyangkut jumlah yang besar sekali.  Untuk posisi Bupati dan anggauta DPRD, menygkut uang miliaran rupiah. Makanya setiap jabatan di Kabupaten ( Klaten) ada tarifnya. Juga setiap  peraturan Tingkat Kabupaten dan Tingkat Nasional (Patrialis Akbar - Mahkamah Konstitusi yang makan mlyaran uang suap). Di Desa, Desa, money politik sudah dipersiapkan dengan teliti jauh jauh hari sebelum pemilihan hari H untuk jabatan apa saja. malah melibatkan para dukun dan adanya pulung ( tanda gaib berupa kayak lampu yang temaram, terbang rendah diatas pepohonan, berwarna kuning kebiruan, hinggap dipepohonan halaman atau atap rumah calon yang jadi)*

Itu legenda, kenyatannya memang banyak sekali pihak yang berkepentingan di desa desa, untuk menjadikan resources alami terutama tanah desa sebagai sasaran mencari keuntungan.(sedang tanah gersang, bukit gundul, pantai sedimentasi lumpur saja masih ada harganya untuk tanah urug atau dasar pulau buatan, qurray batuan cor beton atau tempat menimbun ).  Apa lagi di era orde Jendral Suharto, dwifungsi sampai tingkat Kebupaten, bahkan yang lebih tinggi, dibantu pejabat militer territorial sampai ke tingkat bintara bina desa (BABINSA) ikut menjadi factor utama penentu apapun yang berbau biaya project Pemerintah atau swasta dan politik, dengan reputasi sentralnya zaman pembersihan PKI th 1965. Merupakan sumber  trauma dari warga desa desa,  penderita lumpuh katatonik mental, terutama di wilayah padat penduduk dan dekat dengan perkebunan bekas milik belanda dimanapun, yang pada masa orde baru jauh bertambah luas dengan HGU kepada investor kroni sang Jendral (yang sangat kolokan kepada peguasa lokal karena kedekatannya dengan_Pak Harto alm.) tebu kelapa sawit dan pertambangan. Sampai sekarang, para profiteers itu masih sangat dominan peranannya di Desa Desa, tapi masih ragu, tidak yakin apa the silent majority di desa desa masih lumpuh katatonik menghadapi elite captures bentukan orde baru dengan penguasa pendukungnya, sehingga setiap saat bisa lapor dibantu aktifis anti korupsi dan kaum cendekiawan yang kian berani dan kritis. Bila mereka yakin aman seperti zaman orde baru, pasti diatur seperti yang dilakukan oleh Setia Novanto, Formalitas administrasi beres, bahkan tidak ada kerugian  Negara. PNS-nya ya masih tetap inggih sendika dawuh, dan mencari kesempatan, pokoknya upacara dan pakaian seragam masih jalan. Apa tidak terfikir oleh Mendagri, mencalonkan sebagai lurah seorang sarjana pertanian, yang menjelang masa pensiun (tidak sempat korupsi karena idealismenya masih tinggi )atau baru lulus, untuk pilihan lurah mana saja ?                                                                                      Apakah uang pembangunan desa jaman pak Jokowi bisa luput dari situasi tabir kabut hitam ini ?

Mari kita lihat, dari atas kebawah organ organ executive, leegislative dan judicative dan organ territorial militer di negeri kita ini, juga Patai Partainya (65 % dengan kasus TIPIKOR), apakah semua sudah jelas keberpihakannya kepada rakyat, seperti Presidennya ? *)

                                                                                                            

Posted in: