PARTAI POLITIK DALAM MASYRAKAT KITA,

PROGRAM KERJANYA HARUS SESUAI DENGAN KECENDERUNGAN TATA MASYARAKAT MANUSIA JAMAN MODEREN DUNIA. .Semua manusia di dunia modern ini sudah sama sama menyadari, bahwa masyarakat manusia dimana saja harus semakin mudah hidup berdampingan satu sama lain – saling bekerja sama dengan prinsip pembagian kerja saling member manfaat yang semakin dalam spesialisasinya dan memberi imbalan seadil adilnya diantara mereka – kecukupan hidup wajar bukan membedakan kaya dan miskin, tapi semua kebutuhan bisa kecukupan hanya bertukar nilai secara adil, artinya adil juga terhadap mereka yang menyumbangkan jasa yang masih jauh dari kebutuhan msyarakat sehari hari, utopia ? Sama sekali tidak, orang kaya pilihannya cukup banyak, yang bisa dia capai……….. boleh saja, mulai bayi sebelum lahir sampai manula menjelang ajal, asal tahu kepantasan dalam masyarakat yang masih prihatin. Bukan malah pamer Lamborghini, cengeng petentang petenteng, si kambing kriting yang ekornya besar (itu bulan kambing kacang lho, jangan kliru ), sudah berhasil bagi uang di Ponorogo, perkaranya hilang. Lho kan baik; bagi bagi uang, iya..... soalnya menjelang pemilu - jadi money politik.

Mayoritas masyarakat harus diberi hak hidup wajar dengan adil dan cukup, karena akhirnya technology yang sudah berkembang pesat selama tiga abad terakhir bisa memenuhi tuntutan itu, dan menciptakan spesialis spesialis yang tidal langsung bisa bermanfaat bagi manusia seperti paleo klimatology - itulah teknologi - asal mau. Kesadaran manusia setelah kena bencana pendinginan global. termasuk kesadaran politik satunya masyaragat manusia. Sebab masyarakat manusia sudah sadar bahwa teknology bisa dipakai untuk perang atau untuk kesejahteraan, sama sama bisanya.

Tapi awas, perang selalu dipaksakan oleh yang merasa pasti menang, lahaula walaquwata ila billah. Dalam ekonomi bikinlah bangsa ini bangsa yang kuat…..kerja……kerja…..kerja – untuk bangsa dalam rangka rakhmatan lil alamin.... .

Partai partai jangan omong doang, latih pemuda pemudi yang mau jadi operator alat berat, backhoe, ekskavator, grader, buldozer, crane, sebab Nusantara, patah tumbuh hilang berganti. Kelompok Kriminal Bersenjata, dengan otak mini-nya bisa membunuh bangsanya sendiri hingga puluhan orang yang sedang meberdayakan tanah huniannya, tapi bangsa ini bisa mengganti dengan seribu kali.

Katimbang duit untuk dana kampanye money politik, mondir mandir orasi sana sini. Alat alat itu mahal harganya, tidak ada sekolah yang punya, untuk murid muridnya belajar sampai trampil siap kerja, menggunakan alat alat berat itu. Ya patungan diantara partai sehaluan, sesudah beberapa angkatan, kan alat masih bisa disewakan ? Beri kaum muda modal pertama, jangan malah nampak senang mereka dibantai, oleh otak mini, mental predator, dari Kelompok Kriminal Bersenjata, beri para pemuda di pembangunan jalan jembatan disana senjata dan ketramapilan menjadi operator alat berat. Jadi bisa membantu tentara reguler dan bergiliran menjadi operator alat berat. Mereka butuh kegiatan, sukur sukur bisa untuk bekal melamar gadis idaman. Generasi muda, bukan massa mengambang, bukan pengikut seruling gafatar, e..e.. pak kacamata tebal berwibawa laksana Bima, dia ndak usah bermegah diri, Si mbokde gemuk tua....lupa mereka....kaum muda butuh sangu kawin. Pak jokowi membuka sawah rawa, sangat butuh tenaga kerja....cetak yang bukan petani biasa....petani mekanisasi....rangkul mereka, semua bisa utak utik motor....tinggal alih ke traktor...eskavator. Mana organisator kaum muda dari partai kalian ? Mereka bukan cuma Unyil dan Unyilwati

Wahai kacamata lambang wibawa, wahai simbok muda, rangkullah mereka berarti membantu pak Jokowi bangkit berdiri. Ini bukan soal adminstrasi partai - tapi soal hati. Wadag bisa tua, hati mengerti kebutuhan kaum muda...dukunglah mereka mupung masih bisa !!!.... Kalian bukan penderita rematik, kalian kan tidak plegmatik to ? TANAH AIR MEMANGGIL TAU ! umurku sudah delan puluh tahun kapan kamu lahir, aku sudah baca koran.

Pepatah mengatakan: Bila tidak mau berperang harus selalu siaga untuk perang, akhirnya, terlalu mahal, dan senjata sudah bisa memusnahkan seluruh kehidupan tanpa sisa……. Itu kan pilihan gila ?

Manusia perlu menyabung jawa – dalam dua kali perang dunia yang korbannya jutaan nyawa, putusnya cinta antara sesama manusia, hanya untuk membuktikan itu semua. Partai partai Politik sudah didirikan sejak budaya barat sudah merembes di masyarakat kita dipertengahan abad 20. Tentu saja berdasarkan inisiatip kaum inteligensia kita, hasil cetakan pedidikan barat. Bahkan pemerintahan Autonomi Wilayah Jajahan Bekanda yang halus dan manusiawi, di sini segwra bwerubah menjadi Pemerintahan despotic Hindia Belanda, terpaksa mengizinkan secara resmi pendirian partai partai politik ini, tentu saja dengan persyaratannya yang sesuai dengan selera penjajahan.

Sampai Hindia Belanda Kukut, bubar, duisir oleh Balatentara Dai Nippon yang militeristik diktatorial, baru yang ini melarang adanya Partai politik, kecuali ormas bikinannya sendiri untuk mengerahkan dukungan kaum Pribhumi kepada pemenangan Perang Asia Timur Raya. Persis kayak Golkarnya Harmoko yang mulia, menterinya Jendral Suharto. Konon HAri hari ngo MOng KOperasi antara KRONI !!! ndak malah cakar cakaran diadu domba oleh conglomerar Hitam dengan siasat qoangxinya yang ampuh.

Jadi……… setelah 17 Agustus 1945, seharusnya semua partai ya mendukung azas manusia modern – Kebebasan individu – Kebangsaan dan Kesetaraan berdasarkan keadilan. Orang Perancis bilang Liberte – Fraternite – Egalite. Orang Indonesia bilang Pancasila. Yag digali oleh founding fathers kita sesuai dengan kondisi rakyat Nusantara yang plural suku ras dan agamanya – semuanya miskin karena dirampas hak ekonominya. Hanya kaum komprador para oportunis pribumi dan timur asing yang diberi kesempatan penjajah belanda untuk jadi pembantu dagangnya, dapat ceperan rejeki dari zamannya yang sudah selesai.

Beberapa abad masa Penjajahan, penduduk jajahan ini dengan sangat licik dipecah belah oleh penjajahnya dengan membagi mata pencaharian yang diarahkan oleh penjajah: Pribhumi asli bertani dan jadi tenaga pelayanan, mantri kesehatan, mantri penjual candu – mantri guru, bangsa pndatang Timur Asing jadi Pedagang, dan tengkulak pengumpul hasil bhumi – dan Warga Nederland termasuk orang Europa dan orang yang terpilih disamakan dengan orang Belanda jadi Boss disegala sector kehidupan modern era pejajahan, disamakan hak dan kuwajibannya dengan sang Tuan.

Tentu saja yang paling tertindas dalam masyarakat jajahan ini kaum pribhumi menempati tangga kekuatan ekonomi ditingkat yang paling bawah distruktur ekonomi masyarakat jajahan ini – marupakan lapisan mayoritas, kala itu hampir 90 persen, jadi wajar bila golongan para pelayan favorit boss, Para pedagang pengumpul, para pemilik trnsportasi umum, rumah sewa dikota kota, pabrik pengolahan pangan, bank dan usaha intertainment adalah dua lapisan yang diatas yang merupakan minoritas puncak dalam jumlah kekayaan, dalam pemilikan modal 95 %. Majoritas kawula jajahan yang jadi petani, pelayan bawah dan menengah disegala sector ekonomi – telah tercipta menjadi kelas petani dan pelayan masih dipecah menjadi kelas baru diantara para inlander (pribhumi) yaitu kaum Priyayi atau the white collar labor dan tenaga kasar atau the blue collar labour di Amerika, disini kolor labor -tani gogol.

Hak untuk the Netherlander dan yang diseterakan, langit adalah batas atasnya, juga untuk warga Timur Asing yang disetarakan dengan Belanda – misalya Oei Tiong ham, Cong A fie dan beberapa gelintir yang lain. Tahun ’30 –han, di Malang ada satu jalan yang panjangnya beberapa kilometer rumah para exporter kapok randu, bahan strategis untuk pelampung penyelamatan transportasi laut sungai dan danau,kasur dan bantal diberikan kepada warga china/timur asing di Hindia Belanda, masuk dipasar bursa. Rumah pualam Italia, disamping Packard 12 cylinder. delapan babu empat jongos dan satu sopir, centeng ada dsetaip desa dimana hutan randu dari kaki gunug Arjuno sampai pantai Bangil - kuburan cino.

Lha itulah modal structure ekonomi dan sociologi masyarakat kita sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, jadi yang dikehendaki oleh mayoritas semua rakyat jajahan yang paling tertindas, adalah hapusnya semua hasil pemecah belahan penjajahan ini yang sangat mengerdilkan kaum pribhumi, Sudah dibatasi oleh Pancasila, kebuasan “laizes fare” kaum pedagang. Tapi dasar pencoleng, kadernya partai Wakil Gupenur Bali, malah tertawa. (2 Desember 2018)

WABUB BALI KETUT SUDIKERTA = CALON PARTAI GOLKAR PENIPUAN 150 MILIAR. yang ditipu Maspion, plosduik ploduk, serba murah serba menghemat bahan, perkara tanah dijual 2 kali, tentu saja jadi perkara. Diperkara malah ketawa ketawa.
menipu demi perjuangan, persembahan pada Pimpinan Partai raja maling e-KTP - klop.

https://regional.kompas.com/read/2018/12/04/00025761/mantan-wakil-gubernur-bali-jadi-tersangka-kasus-penipuan-senilai-rp-150-m?utm_source=Facebook&utm_medium=Refferal&utm_campaign=Sticky_Dekstop

E, e, satu golongan timur asing yang telah mendapat posisi ekonomi mapan dalam masyarat penjajahahan dicatat oleh sejarah dan tidak bisa dipungkiri………Ditahun 1945 malah hanya berdiri diluar ring sebagai penonton, atau sebagai komprador, bersama dengan komprador dari kaum pelayan Pribhumi kesayangan penjajah di Negara Negara RIS bikinan KMB Belanda, th ’50 han.

Penulis harus mengulangi DAN MENEKANKAN : Yang dimaksud Golongan timur asing, sebagai golongan yang di-didik-kan dicekok-kan turun temurun sebagai mentalitas Tuan yang diciptakan penjajah.

Ada tetangga saya, dari keturun etnik china, mengingatkan saya, jangan ajak pembantu rumah tanggamu berfikir, bermental mandiri, mengupayakan efisiensi, berfikir higieni dan perlunya gizi berimbang, protein, begitu pula vitamin, tidak bisa disimpan dalam tubuh, melainkan langsung jadi bagian dari pembuatan jaringan badan dan energi hidup melawan penyakit. jadi harus ajeg ada di makanan walau sedikit - sebab sunatullah sudah mengajari bagaimana kuda memberi susu pada anaknya - meskupun sedikit sambil berlari, tapi dua jam sekali. Sedngkan lemak dan karbohydrate, bisa disimpan dalam lapisan jaringan, ikut beredar dalam darah, malah jadi penyakit, obesitas atau diabetik gula tinggi, plak dalam pembuluh darah. Dengan mereka- perintahkan saja. sambil diberi sedikit hadiah - Lah bila itu saya laksanakan, kapan mereka sempat belajar ? Didesa desa ada SD, murid sudah mengerti gizi, empat sehat lima sempurna, tapi sarapan cuma supermie, makan siang nasi lauk seiris kecil tempe dan supermie, makan malam ayah bawa roti. sebulan tidak berjamur - Besoknya baru bawa ikan nangkap dikali, baru minggu ke kota beli bakso kenyal banyak kanji, jangan jangan direndam formalin ?

Padahal belo, bayi kuda menyusu dua jam sekali, dalam susu ada protein dan vitamin, lemak dan karbodrat - Pak guru bu guru mengajar sambi lalu. Tidak sadar bahwa seluruh hidup sebenarnya hanya butuh susu - hanya bentuknya jadi macam macam sunatullah membuat supaya tidak bosen. Saya orang Jawa, pembantu rumah tangga saya gadis jawa dari desa, jadi saya merasa wajib mengajari supaya dia mengerti untuk selamanya, apa yang guru SD nya melewatinya. Ini mentalitas berbangsa. gadis desa, hanya seneng hadiah, bukan kuliah - saya menegerti. Makanya.......saya ajak melihat sunatullah......apa yang ada dan terjadi di bhumi, bukan diskusi, saya islam tidak pernah nyantri. Itu bedanya hidup bersama berbangsa lawan hidup bersama tuan yang disamakan dengan belanda.

Jadi bukan individu. Sebab mayoritas individu golongan ini telah mengisi semua jenis sikap tindakan dan watak masing masing, yang sangat berguna bagi Republik muda waktu itu, dan semua Warga negaranya, tapi semula memang tidak terhindari orientasi golongan ini mesti saja ke elite capture- nya sebagai suri teladan keberhasilan hidup, semua sar* sama saja, ada yang matre’k – tapi ini mayoritas sebab disananya dari negara asalnya, mereka petani miskin- takuuuut kelaparan.

Pendekar kemanusiaan sperti Penerbit Tan Koen Swie Kediri, mayor John Lie, penembus blokade laut pulau Sumatra, Ahli Hukum yang sangat berprinsip Yap Tiam hien, sosiawan dokter mata Dr Yap, dr Oen dari Solo, salah satu dari enam polisi wanita lulusan Sekolah polisi di Bukit Tinggi th 1948 adalah gadis kerturunan China, Ana Lao, baru di Makasar Polwan angkatan pertama, ada 8 perwira Tinggi di TNI ketiga angkatan yang keturunan China, seniman sineas yang unggul Teguh Karya, ekomonist sangat prihatin oleh akibat dari ngawurnya orde dictator militer: Kwik Kian Gie, Seniman philanthropist anggauta keluarga pengusaha jamu jawa Jaya Suprana… dan tetangga saya…….saya harap beliau menjadi pemimpin Partai Indonesia…….mengingat kecintaannya kepada tanah air dan bangsa ini. Beliau adalah Gus Dur-nya kemelut orientasi budaya WNI keturunan China.

Dan masih puluhan juta the silent mayority yang tercemar tanpa menyadarinya oleh tingkah polah Sukanto Tanoto, Eddy Tansil, Artalita Suryani, Hartati Murdaya Poo, Setya Novanto, James Riyadi semua yang tersebut ini sudah merambah ke rumah tangga dan keluraga Indonesi 1 yang terdahulu……. Mantra pengasihnya: quangxi. Mereka berhasil menghancurkan menghianati A Hok, sampai ke rumah tangganya.

Dan ribuan warga keturunan china akhli quangxi, malah ada yang mendapatkan BLBI dan surat sudah membayar secara penuh utangnya di BI, padahal sesenpun belum bayar, bisa. Tentu saja mereka mereka masih mendambakan kembalinya orde baru, muka lama dengan nafsu baru. Malah sudah mendahului mendirikan Partai Politik untuk menyongsongnya………. e barangkali bisa mengganti Liem Sioe Liong. Wong kenyataan-nya menurut Kompas TV siaran siang bari senin 5/12/2018 - ditandai 69 % koruptor yang berurusan dengan KPK adalah kader Partai - jadi siapa tidak kepingin punya Perusahaan -Penempatan- Koruptor yang namanya bukan PT atau bukan Yayasan - tapi Partai apa saja ? Kan uang pangkal keanggautaan balon apa saja dan pembagian keuntungan selalu bisa dirunding ? Paling paling hanya berasosiasi lepas dengan detektive partikelir dan pengacara. Membina persahabatan dengan Kalapas langganan para Koruptor saja, demi client-nya kader partai bila ketangkap, kayak si Frederich Yunadi

Jadi pekerjaan utama semua partai politik yang ada sekarang adalah menyetarakan kedudukan ekonomi seluruh warga Negara Republik Indonesia. Apalagi setelah ekonomi Negara ini diporak perandakan oleh sistim dictator orde Suharto selama 32 tahun yang sangat korupt dibantu oleh senjata dan para keturunan China yang langsung menguasi seluruh sector ekonomi “mega” dan perbankan di Indonesia, berkat bakat kuangxi dan bekerja sama dengan kepentingan Negara Kota tetangga kita. Disana sangat terbuka kepada golongan ini, sehingga sangat mencemari jasa dan pengabdian individu individu teladan yang dengan peluh dan darah menjadi warga Negara ini, seperti contoh tersebut diatas yang jumlahnya bisa puluhan juta, jarang dikenang umum. Malah tulisan ini tambah membuat mereka nelongso – maaf – karena penyakit harus dimengerti dan diobati. Teman Ahok adalah wahana untuk permulaan yang sangat baik demi menyaring kembali masyarakat kita, yang sakit dari yang waras.

Menata kembali pelaksanaan amanat Revolusi kemerdekaan 17/8/1945, seperti yang dicanangkan oleh Surya Paloh, sebagai Pendiri dan Pemimpin partai baru, sikapnya sangat menyegarkan, dibanding partai yang sudah ada selama Orde Suharto, yang alih alih bisa menghidupkan kembali marhaenisme, nasionalisme yang luas dari bung Karno, Islam Nusantara dari Mulyadi Djojomatono, melanjutkan cita cita kiai Hasyim Ashari, malah anak cicitnya sendiri, yang meng-anschluss berdasarkan darah "biru" dan salam tempel, perhimpunan ini malah jadi partai gurem, berkat semua lalat merubung bangkai. Budaya tani padi rawa harus menang dari budaya karet rimba, harus tahan terhadap peng-ijon si Babah. Kristianity a’la filosof Romo Frans Magnis Suseno, membentengi invasi ke jiwa, dari nafsu korupsi. Sosialisme yang berpihak kepada masyarakat adalah berkah, bukan sosialisme jargon, dipakai oleh ambisi pribadi pribadi yang mencari pengikut instant. Malah dengan membiarkan anggautanya mencari untung sendiri sendiri, termasuk anak anaknya. Partai politik baru atau lama harus mempunyai garis dasar politik yang dilaksakan oleh angautanya dengan teliti dan patuh –karena mengerti. Umpamanya hidup jauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme, ya harus dilaksanakan dengan teladan dari anggauta , ranting cabang sampai pusatnya. E e lihat berapa Bupati dan Gupernur yang kena kasus KPK tanpa malu malu, masih cengengesan prya atau wanita – semua hitungan trilyun dan milliard, masih mengacungkan dua jari V, apa maksudnya ? Keluar penjara masih membeayai reuni mengerahkan demonstrasi, membela mahaguru KKN, slagorde dan kroninya, menikmati demoktasi, yang pada waktu sang Rahwna-the big bossnya berkuasa sampai 32 tahun, yang dianggap halangan: jang ditindas, dibungkam, dimatikan oleh aparat aparat intelijennya persis seperti Kenpetai, Gestapo,KGB, FBI zaman senator McCarty th 1950han, zaman Presiden Nixon dengan skandal Watergate jadi satu.. Pangeran pelanggar HAM berat si bekas menantu ini sudah menyatu kembali berbalik rasa, malah berkiprah menari bersana Sarpakenaka dan Indrajid, dengan tekad "menebar" janji hasil perampokan selama 32 tahun, demi berkuasa kembali, mengincar rampokan ribuan trilyun. Dari gunung yang mereka persembahkan sudah kembali pada sang boss dan........mau dipersembahkan kembali ditambah dan sawah rawa jutaan hektare. Satu satunya yang sisa dari modal dasar kaum muda bangsa kita, dari rampokan ayah serta slagorde-nya.

Pak Jokowi, sudah bukan waktunya menarik rambut dalam tepung, rambut sudah tercabut, tepung sudah tidak berserakan, simak dan teliti semua kegiatan penyebaran uangnya, beaya illegal kembalinya Indrajit Sarpakenaka ke tahta lewat demokrasi yang sekarang lagi bersemi, malah dimanipulasi. Diwilayah bekas DI/TII, majlis majlis dakwah liar, menjadi panutan pembenci, benar sendiri, ...... pelipur diri .....petani sudah tersudut di desa sendiri ...... semua tanah garapan bekas HGU kebun belanda sudah ganti pemilik, Kolompok Koruptor Bersenjata keputusan Bupati.

Sangat waspadai aliran dana dari china barat, yang masih merindukan quangxi yang berbuah penelikungan, penjajahan ekonomi dinegeri ini.

Malah ketua partai dan Presiden Partai. Semua partai ngumpul di penjara Sukamiskin (ironinya) disana jadi penjara suka kaya raya, penjara itu dirombak jadi wilayah elit atau motel mewah – partai partai yang dipimpinnya ya ndak bilang apa apa kepada rakyat, e minta maaf kek, kader andalannya, kader idolanya kena OTT, kena sadap KPK, malah aklamasi semua fraksi partai oposisi dan anggauta partai tanpa sisi, ngamuk di DPR mau ganti KPK mau ganti Polisi, mau ganti Presiden, mau ganti rakyat dengan robot kembali. ( sudah terjadi sesudah tahun 1965 semua jadi robot, duh senangnya)

Bila tidak mau menimbulkan bencana kolosal, akibat ideology partai membiarkan kadernya mencari ceperan keuntungan dari kekuasaan, setingkat menteri Fadilah Sapari, Yamka yamdu, Patrialis Akbar, Fath El Fouz, Suryadharma Ali, Andi Karaeng fvorite majalah business partai mvmbuat jargon politik disegala bidang, dipakai secara srampangan, kebijakan yang lebih besar, persatuan Nasional dengan mudah dikalahkan oleh kebijakan lepau kopi, dengan orasi berapi api khas subculture petani karet dicekok-kan ke masyarakat petani sawah pulau jawa yang chronis miskin. Para bodoh dari pelosok mata hari tenggelam di pulau jawa, yang terpukau janji sorga, mabok nilai baru terpampang sempit didepan mata – kayak kacamata kuda. Wong umroh saja duitnya ditipu hanya dengan penampilan pakian burkah dan gamish, kopyah putih dan sorban.

Malah menjadikan korban dendam kepada yang kebagian lahan HGU belanda, jutaan mati sia sia, jadi bahan cemohan, malah menutupi kekeliruannya sampai sekarang karena waktu itu mabok heroin, menemukan daftar nama gurunya yang akan dibunuh oleh BTI bersenjata cung dan AK, oleh PNI Asu, oleh PKI desa. Padahal ini ngomong hukum dan nyawa, mana daftarnya, dibuat oleh siapa kapan dst dst............ ternyata tidak ada seperti Surat Perintah Sebelas Maret. Sahabat ya sahabat tapi mbok jangan ikut nipu ? Apa Wali bakal Kualat menipu para Wali ?.

Karena tanah HGU perkebunan hanya dbagikan pada buruh tani penduduk Kecamatan. Sedang sang guru gurunya percaya pada janji Paman Sam, diberi khilafah yang macan beneran. Jutaan rakyat mati apa artinya…….wong Saddan Hussain, Muamar Gadafi, Jamal Kashoggi saja dibuang tanpa kuburan, suni atau syi' ah ya bungkam saja.

Maka apa artinya………………bahkan Munir dan Marsinah ?

Sering kejadian intelijen asing, musuh lemerdekaan bangsa ini menyesatkan partai dan aggautnya dengan sangat sukses, seperti pembunuhan dengan mutilasi Kashoggi, supaya orang arab menuding lawan politik sang pengeran Muhammad bin Salman, yang lebih dekat dengan cara progresive, tapi minta beaya mahal, kan lebih murah demi alasan anggauta wangsa yang sangat konservative. Semua bakal memakai bahan itu membuat api, supaya Putra mahkota Mohammad Salman diganti…….. karena mengerti kekuatan ceteknya orasi lepau kopi – jadi dibentengi dengan research dan penelitian berdasarkan ilmu sosiologi sarjana peneliti seluruh Dunia, mirip maha guru Dr. Snouck horgronje. Sehingga duta besarnya bingung sendiri - malah salah langkah, ikut menggoyah Putra mahkota, ikut mencerca ajaran islam Nusantara. Berkacalah……………perangnya disana garis front-ya disini ! Partai menghadapi situasi ini, bukan sekedar kimpul kumpul di Hotel mewah, membuka cabang dan ranting, kayak membuka gerai ayam goreng, memang disemua kabupaten propinsi sudah ada bekas kroni, para oportunis begaya harapan bangsa.

Sebab, tau apa partai politik dan anggautanya, perkara analisa sosiologi dulu dan sekarang ?

Selain untuk jargon slagorde harmoko, men sejahterakan rakyat, kalau saja tidak dia rampok kan sekarang sudah lumayan, buat apa mesam mesem membuat partai baru, apa dikira rakyat sudah lupa siapa mereka kok bikin partai gara gara ? Partai Politik lama dan baru, malah menghidup hidupkan orde despotism, premanisme dengan orasi dan politisasi segala segi hidup ini, sampai politisasi kepercayaan agama dan hubungan mahluk dengan sang Pencipta, demonstrasi, adu aksi, yang ujungnya menyuburkan konglomerasi ekonomi yang telah menguasai 75% kekayaan nasional seperti yang diciptakan Orde Suharto, orde yang despotic militer, saling mendukung petita petiti diranah public, bukan itu saja……juga bikin mati mereka yang kurang berdaya. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, adalah kendaraan bangsa ini untuk menuju ke kemerdekaan mengelola Negara ini demi kepentingan rakyat Indonesia, melaksanakan tugas manusia sebagai rakhmatan lil alamin, mulus tanpa gangguan dari luar. Perwira dan kelasi, pemegang kemudi Bahtera RI dan awak kapal ini adalah putra putri terbaik Negeri ini sepanjang sejarah akan dikenang anak cucu kita. Dinakodai Jokowi. Apapun kata anda, saya memang mohon pada anda anda sadar, sosok Jokowi sebagai Nakoda RI, sebab bahaya semakin nyata, perlu sekali sosok pekerja, sosok yang sudah terbukti memilih tiga empat kali langkah strategi telah terbukti –ke arah yang benar – telah berjalan dengan bantuan dan dukungan anda anda:

= Membenahi Agraria – merakyatkan lahan gambut dan lahan hutan untuk sebanyak banyaknya bermanfaat dan dijaga kelestariannya oleh dan demi TANAH GARAPAN rakyat tani untuk kesejahteraan mereka – bukan untuk dijual pada gurita, melipat bandakan sistim embung di NTT – sekaligus membuka borok KKN Bupati Bupatinya, sangat dirasakan di daerah tertinggal misalnya Sabu dan Ngada – mereka pasti kader partai. =Menggalakkan infra dtrukture hubungan tol kapal laut untuk menambah melipat gandakan intensitas angkutan kapal melancarkan peredaran ternak pedaging dan pakan konsentratnya - =Memilih menteri perikanan Moana dari Pangandaran, ibu Susi Pujiastuti yang selalu dillecehkan oleh politisi go**ok, meledakkan kapal kapal pencuri ikan yang ditereaki sumpah serapah oleh pentolan Pemuda Preman (PP) Borisrowo, yang ternyata agen ratusan kapal asing, khusus untuk sengaja merusak biota laut kita yang dangkal dengan jaring centrang ditarik kapal 200 DWT pake sling baja sakjempol kaki koloran bawah jaring yang puaaanjang sekali mengeruk dasar, ratusan kilometer. kapok kapalnya diledakkan, yang disana tidak kembali, bang Boris sakit hati, ngajak gupernur Maluku minta ganti income yang hiang bersama jareing centrang incomenya siapa ? =Manyamakan harga BBM diseluruh wilayah Indonesia, menembus hegemony tunggal Pertamina di usaha distribusi BBM yang menghitung ongkos pengapalan dari Pengilangan ke pasar. Padahal jarak dan kesulitan transport seharusnya dibuat sudah rata rata untuk seluruh wilaya di indonesia - sesederhana itu, tapi karena Presiden lain terlalu banyak urusan, harga BBM di Papua bisa mencapai 100.000 rupiah per liter tapi dibadingkan dengan daerah lain volumenya kecil, wong penuduknya jarang dan jalan raya sangat minim. Entah kapal nelayan berapa keperluannya. Yang jelas penggundulan hutan jadi bancakan, lha kenapa pertamina tidak ikutan ?

=Yang terbaru sangat strategis, semoga cepat terlaksana dengan bantuan do’a anda bila anda termasuk warga ma’iyah yang mulia, membuka lahan rawa untuk sawah – ketersediaan lahannya sampai 9,3 juta HA yang sangat urgen dilaksanakan segera tahun depan satu juta ha – sudah nampak dipelupuk mata, sudah tentu wahai keluarga ma'iyah, dukunglah dengan bathin yang bersih dan......TENAGA, sebab itu modal pertama yang masih tersisa satu satunya - untuk menyongsong kehidupan dewasa, "tandur" beneran - panen padi beneran, bisa untuk modal amal jariyah dan puasa anjuran sang Guru tercinta, sudah terucap oleh mulut wali - dianjurkan "tandur" kan ? pasti terlaksana, berkat karomahnya ucapan Wali, dengan ini malah segera bisa panen beneran. Mulai zaman dulu teknologi baru penanaman padi selalu mendahului zaman baru – yang ini zaman islam Nusantara rajadi at, kroninyrakhmatan lil alamin, bila Partai mau berlapang dada, kekuatan orgamisasinya bisa ikut menggalakkan upaya sawah rawa ini, seperti Gavatar belatar belakang sektarian sempit, membantu menggalak-kan kan bukan membentuk organisasi eksklusip ? Lumbung pangan dunia ketiga, dan seluruh umat manusia didunia. Jangan sampai jatuh ketangan pedagang ihtikar, seperti gandum dari Canada di akhir abad pertengahan. Jangan lupa kapal clipper dari Amerika, kecuali muat gandum, dagangan lain, ada gamis dan jubah kapas Amerika, minta brapa panjang ? juga berbatalion marinirnya, derap langkah barisnya saja, bisa meruntuhkan tembok kota, belum senapan Henry-nya, repeater tanpa dikokang 7 peluru, di zaman itu !!! masih jaman senapan sundut. Yang jelas dominasi ekonomi Mesir suram, ada gandum murah ada textile murah, dari kapal clipper Amerika. Enaknya di Mesir dijual waktu panen raya saja, makanya IM tidak populer dikalangan kaum felahin, IM populer melainkan dikalangan kaum pedagang arab- kilahnya bukan ihtikar ? Tapi jadi gurunya Bulog, malah sang murid lebih pintar. Kualat bubar, diganti polisi.

= Memilih wakil tepat menurut situasi dan kondisi menjadikan mereka dari kalangan yang sama, yang suka bertengkar dan menjatuhkan fatwa hukum mati tanpa nurani – perkara sepele jadi rame, biar kapok. Padahal dari kadernya banyak akhli yang mumpuni dan berniat murni – tetap tidak bisa aklamasi, malah saling menyulut dendam pribadi. Tapi yang ini yeah ndak perlu aksi bertopeng alumni, beliau ndak pernah ke lepau kopi, tentu saja kalah unggul berorasi – duh malunya, hanya bisa meringkuk dipenjara Sukakayi

jadi untuk selanjutnya sampai 2024 nanti, atas pilihan anda, insya Allah – nakoda Republik kita ini mendapat tuntunan Allah – jalan yang benar, untuk melangkah memenuhi tugas bangsa ini menjadi Raskhmatan lil Alamin. Bisa mesupply beras kedunia keruh, dunia korban rebutan emas hitam, ke korban kebakaran hutan di California, ke Myanmar, ke Mesir biar sadar kiriman makanan dari Islam yang teduh, islam Nusantara, wali mandi telah bicara: Wahai pemuda Pemudi pebanyaklah "tandur" bersama bangsa senegaranya yang berpancasila, dimana saja. Ini propaganda, tapi 9.3 juta ha sawah rawa memang bisa ada, Pak Jokowi membuat upaya nyata.

Bayangkan 9,3 juta ha sawah rawa. Lebih mudah dari mengeruk rata gunung batu, hanya perlu ingat, problim sistim atau laku menhianatan kepada tugas ibu Dr Leni Sugihat, PASTI BAKAL ADA.

Abri, anda anda adalah jajaran putra putri pujaan bangsa ini, kalok bikin kantor di desa desa, bimbinglah Pramuka Wirabhumi, anda bukan anak autis yang biayakan, a’la pemuda bongsor urakan. Dengan pemanfaatan lahan rawa untuk sawah padi, barang 2 juta ha dalam dua tiga tahun ini, ( wong sudah ada air, sinar matahari dan lahan rata sepanjang tahun setiap hari),

cukup buat anda anda mendjalani hidup mulia, wahai tulang dan otot Negara dan Bangsa. Sedikit bersabarlah, memang paman Sam bicara macam macam, jangan kesusu percaya. Saudara saudarimu disini - bukan disana.

Partai partai seharusnya mendidik mengajar anggaautanya, simpatisannya, bukan kendaraan yang ditungu tunggu oleh himpunan masyarakat baru atau lama untuk keneraka dunia kemelut perpecahan dan saling membunuh, seperti yang ada di sebagian besar dunia ketiga, hanya untuk turut masuk keneraka nestapa bagi sebagian besar rakyat kita yang masih menderita dan kurang wawasan bernegara. Semoga Allah memberi ijabah bagi bangsa ini, sebagai hamba hambanya yang lagi berangkat menunaikan tugasnya.*)

copy ppaste dasri IDN times -2018/12/12 KepalaZ Daerah sudah 28 kena perkara korupsi
Jakarta, IDN Times - Kepalaerah dan korupsi seolah sudah gak bisa dipisahkan. Walaupun gak semua kepala daerah berbuat korup, tetapi nyatanya banyak yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan data yang dirilis oleh lembaga antirasuah tahun 2017, mereka melakukan upaya penindakan sebanyak 19 kali. Tujuh kepala daerah berhasil ditangkap dan dijebloskan ke penjara karena terbukti telah menerima uang suap atau menyalahgunakan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.

Lalu, bagaimana dengan tahun ini? Belum sampai ke akhir tahun saja sudah ada 25 OTT, di mana 17 orang yang ditangkap lembaga anti rasuah adalah kepala daerah. Angka ini bisa bertambah dari pengembangan kasus.

Maka gak heran dong kalau Presiden Joko "Jokowi" Widodo sampai merasa sedih karena hampir setiap hari ia mendengar pemberitaan mengenai kepala daerah yang ditangkap KPK karena korupsi.

"Jangan dipikir saya senang, tengah malam tahu-tahu dapat berita (kepala daerah ditangkap karena korupsi), pagi dapat berita (kepala daerah ditangkap KPK)," ujar Jokowi di hadapan ratusan kepala daerah pada 6 Juli lalu.

Mantan Gubernur DKI itu mengingatkan para kepala daerah agar hati-hati saat mendapat berbagai penerimaan, uang suap atau gratifikasi.

Lalu, siapa saja kepala daerah yang terjaring KPK dalam OTT pada tahun 2018? Berikut daftarnya:

19. 24 Oktober 2018: Bupati Cirebon, Jawa Barat

(Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra) ANTARA FOTO/Sigid KurniawanKepala daerah yang terjaring O
KPK: Bupati Cirebon, Jawa Barat, Sunjaya Purwadisastra

Partai politik: PDI Perjuangan

Status hukum: tersangka

Kronologi kasus: Sunjaya Purwadisastra tertangkap tangan menerima uang suap senilai Rp100 juta dari Sekretaris Dinas PUPR, Gatot Rachmanto. Tujuannya, agar Gatot bisa menempati posisi kariernya saat ini.

Praktik jual beli jabatan ini diduga sudah terjadi cukup lama di Cirebon. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan setiap pejabat yang ingin mendapatkan posisi di atasnya, mulai dari camat, lurah hingga eselon 3, harus menyerahkan setoran dengan nilai tertentu.

"Pemberian setoran kepada Bupati nanti dilakukan setelah pejabat terkait dilantik," ujar Alex ketika memberikan keterangan pers pada Kamis (25/10).

Uang tersebut tidak diserahkan langsung ke Sunjaya melainkan melalui ajudannya yang berinisial DS. Tim KPK kemudian mendatangi kediaman DS di daerah Kedawung Regency dan menemukan uang tunai senilai Rp116 juta dalam pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu.

Ancaman hukuman: KPK menggunakan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pemberantasan korupsi.

Merujuk ke pasal itu, maka Sunjaya terancam penjara selama 20 tahun dan denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar. Hal ini lantaran ia melanggar ketentuan sebagai penyelenggara negara dilarang menerima janji atau hadiah untuk menggerakan atau tidak menggerakan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

18. 15 Oktober 2018: Bupati Bekasi, Jawa Barat

Deretan Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK Sepanjang 2018

(Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin digelandang ke Gedung KPK) ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Kepala daerah yang terjaring OTT KPK: Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin

Partai politik: Partai Golkar

Status hukum: Tersangka

Ancaman hukuman: disangkakan dengan UU nomor 31 tahun 1999 pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 atau pasal 12B. Isi dari pasal tersebut yakni melarang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima janji atau hadiah.

Ancaman hukumannya penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp1 miliar

17. 4 Oktober 2018: Wali Kota Pasuruan, Jawa Timur

IDN Times/Angela Monica

Kepala daerah yang terjaring OTT KPK: Wali Kota Pasuruan, Setiyono

Partai politik: Partai Golkar. Ia menjabat sebagai Ketua DPD II Partai Golkar wilayah Pasuruan. Namun, usai ditangkap ia digantikan oleh Saifullah Maksum

Status hukum: Tersangka

Kronologi kasus: Berdasarkan penelusuran KPK, komitmen fee yang diterima Setiyono digunakan untuk proyek pengembangan PLUT-KUMKM. Setiyono dijanjikan akan mendapat fee senilai 10 persen dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau setara Rp 2,2 miliar. Usai diperiksa selama 24 jam, Setiyono resmi mengenakan rompi oranye dan mendekam di rutan KPK cabang Pomdam Guntur, Jakarta Selatan selama 20 hari pertama.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan karena sudah dijanjikan akan diberikan komitmen fee, maka proyek di Pasuruan diberikan kepada kontraktor bernama Muhammad Baqir, pemilik CV M.

Ancaman hukuman: Atas perbuatannya, Setiyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ancaman hukumannya penjara 4-20 tahun dan denda Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.

16. 26 Juli 2018: Bupati Lampung Selatan, Lampung

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Kepala daerah yang terjaring OTT KPK: Bupati Lampung Selatan, Zainuddin Hasan

Partai politik: Partai Amanat Nasional. Namun, ketika pilkada ia juga diusung oleh PDI Perjuangan, PKS dan Partai Nasdem.

Status hukum: tersangka

Kronologi kasus: Zainudin ditangkap di kediamannya di Lampung Selatan pada 26 Juli sekitar pukul 23:00 WIB. Ia diduga memudahkan proyek agar bisa dimenangkan oleh seorang kontraktor yang dekat dengan dia, bernama Gilang Ramadan. Gilang merupakan pemilik dari CV 9 Naga.

Sebagai imbalannya, ia meminta fee untuk setiap proyek sebesar 10-17 persen. Hasilnya, Gilang berhasil mendapatkan 15 proyek dengan nilai total Rp 20 miliar. Namun, Gilang cerdik. Ia menggunakan trik meminjam nama perusahaan lain agar bisa ikut lelang dan mendapatkan semua proyek itu.

Semula, sudah ada uang senilai Rp 600 juta yang ditujukan bagi Zainudin. Sebanyak Rp 200 juta dipegang oleh Agus Bhakti Nugroho di sebuah hotel. Sedangkan sisanya, Rp 400 juta ditemukan di rumah Anjar Asmara. Namun, belum juga diserahkan ke Zainudin, uang itu sudah disita oleh penyidik KPK. Selain Zainudin, KPK juga menetapkan Agus, Anjar dan Gilang sebagai tersangka.

Ancaman hukuman: Zainudin disangkakan dengan pasal 12 huruf a atau huruf b pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pemberantasan korupsi. Dalam kasus itu, Zainudin menerima uang suap bersama dengan Agus Bhakti Nugroho (anggota DPRD Provinsi Lampung), dan Anjar Asmara (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan)

Merujuk ke UU itu, maka ia terancam hukuman 4-20 tahun penjara dan denda Rp 50 juta - Rp 250 juta

15. 17 Juli 2018: Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara

ANTARA FOTO/Reno Esnir

Kepala daerah yang terjaring OTT KPK: Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap

Partai politik: Pangonal diusung oleh empat partai politik yakni PKS, PBB, PKB dan PDI Perjuangan

Status hukum: tersangka

Kronologi kasus: Bupati Pangonal meminta uang sebesar Rp 3 miliar kepada pengusaha bernama Effendy Syahputra. Namun, yang terealisasi baru Rp 576 juta. Itu pun, barang bukti sebesar Rp 500 juta masih raib dibawa kabur oleh orang dekat bupati yang bernama Umar Ritonga.

Uang itu diberikan sebagai imbal balik dari proyek RSUD yang dijanjikan akan diberikan ke Effendy. Selain Pangonal, KPK juga menetapkan Umar dan

Ancaman hukuman: Pangonal disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pemberantasan korupsi. Ancaman hukumannya penjara 4-20 tahun dan denda Rp 50 juta - Rp 250 juta.

14. 3 Juli 2018: Bupati Bener Meriah, Aceh

ANTARA FOTO/Aprilio Akbar

Kepala daerah yang terjaring OTT KPK: Bupati Bener Meriah, Ahmadi

Partai politik: Partai Golkar

Status hukum: tersangka

Kronologi kasus: Ahmadi disebut KPK sengaja menyuap Gubernur Irwandi senilai Rp 1,5 miliar. Tujuannya agar mendapat jatah Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Namun, kepada media, Ahmadi membantah pernyataan KPK tersebut.

Ia menyebut yang menyerahkan uang suap itu adalah ajudan dan pengusaha dari kabupatennya. Menurut Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, uang tersebut diperoleh Ahmadi dari para pengusaha di kabupaten itu.

Selain Ahmadi, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka yakni Gubernur Irwandi Yusuf dan Hendri Yuzal.

Ancaman hukuman: Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumanny penjara 1-5 tahun dan denda Rp 50 juta hingga Rp 250 juta.

13. 3 Juli 2018: Gubernur Nangroe Aceh Darussalam

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.

Kepala daerah yang terjaring OTT KPK: Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf

Partai politik: Irwandi diusung oleh beberapa partai politik di antaranya Partai Demokrat dan Partai Nasional Aceh

Status hukum: tersangka

Kronologi kasus: Irwandi Yusuf meminta uang senilai Rp 1,5 miliar kepada Bupati Bener Meriah, Ahmadi. Tujuannya, agar proyek infrastruktur jalan di kabupaten tersebut bisa memperoleh jatah DOKA.

Irwandi memang sudah menetapkan jatah bagi masing-masing bupati akan mendapat 2 persen dari DOKA. Sementara, untuk proyek di tingkat provinsi, akan dialokasikan 8 persen dari DOKA. Tapi, untuk mendapat jatah tersebut, mereka harus mau memberikan uang kepada mantan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu. Padahal tahun 2018, DOKA yang dialokasikan dari pemerintah pusat untuk Aceh mencapai Rp 8 triliun.

Selain Irwandi, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka yakni Bupati Bener Meriah, Ahmadi dan Hendri Yuzal.

Ancaman hukuman: Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

12. 6 Juni 2018: Walikota Blitar, Jawa Timur

IDN Times/Santi Dewi

Kepala daerah yang terjaring OTT KPK: Walikota Blitar, Samanhudi Anwar

Partai politik: Samanhudi diusung oleh PDI Perjuangan

Status hukum: tersangka

Kronologi kasus: OTT yang dilakukan penyidik KPK terhadap Samanhudi bersamaan dengan operasi senyap di Tulunagung. Sama seperti Syahri, Samanhudi sempat menghilang saat dicari oleh penyidik KPK. Tetapi, ia akhirnya menyerahkan diri sehari setelah diumumkan sebagai tersangka.

Samanhudi disebut oleh KPK menerima uang senilai Rp 1,5 miliar untuk ijon pembangunan fasilitas pendidikan. Uang tersebut merupakan komitmen fee senilai 8 persen yang dijanjikan ke Samanhudi. Semula, ia dijanjikan fee 10 persen. Tetapi, sisa 2 persennya dibagi-bagikan kepada dinas.

Ancaman hukuman: Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya 4-20 tahun penjara dan denda Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.

11. 6 Juni 2018: Bupati Tulunagung, Jawa Tengah

ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko

Kepala daerah yang terjaring OTT KPK: Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo

Partai politik: Syahri diusung oleh dua partai politik yakni PDI Perjuangan dan Nasdem

Status hukum: tersangka

Kronologi kasus: proses penetapan Syahri sebagai tersangka terdapat sedikit drama. Sebab, ketika ia ditetakan sebagai tersangka, penyidik KPK justru gak bisa menemukan keberadaan Syahri ada di mana.

Ia akhirnya menyerahkan diri ke KPK dua hari usai diumumkan menjadi tersangka. KPK menangkap Syahri karena diduga telah menerima uang suap dengan total Rp 2,5 miliar dari seorang kontraktor bernama Susilo Prabowo.

Menurut Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, uang yang diterima Syahri gak digunakan untuk logistik Pilkada 2018. Publik pun dibuat terkejut karena Syahri tetap menang di Pilkada Tulunagung kendati sudah ditahan di rutan KPK.

Selain Syahri, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka yakni Sutrisno, Agung Prayitno, dan Susilo Prabowo.

Ancaman hukuman: Syahri disangkakan dengan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya penjara 4-20 tahun denda Rp Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.

LANJUTKAN MEMBACA ARTIKEL DI BAWAH

Editors’ Picks

10. 4 Juni 2018: Bupati Purbalingga, Jawa Tengah

ANTARA FOTO/Idhad Zakaria

Kepala daerah yang terjaring OTT KPK: Bupati Purbalingga, Tasdi

Partai politik: Tasdi diusung oleh PDI Perjuangan dan tujuh partai lainnya yakni Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional dan Partai Hanura.

Status hukum: tersangka

Kronologi kasus: Tasdi dijanjikan uang Rp 500 juta atau 2,5 persen dari total nilai proyek kawasan Islamic Centre. Sementara, kawasan yang berlokasi di Kabupaten Purbalingga sedang memasuki pembangunan tahap ke-2 yang menelan biaya Rp 22 miliar. Area tersebut merupakan proyek multi years yang dikerjakan selama tiga tahun selama 2017-2019. Total nilai proyek mencapai Rp 77 miliar.

Selain Tasdi, KPK juga menetapkan Hadi Iswanto, Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Ardirawinata Nababan.

Ancaman hukuman: Tasdi disangkakan Pasal 12 huruf atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

9. 23 Mei 2018: Bupati Buton Selatan, Sulawesi Tenggara

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Kepala daerah yang terjaring OTT KPK: Bupati Buton Selatan, Agus Feisal Hidayat

Partai politik: Agus diusung oleh tiga partai politi yakni Partai Demokrat, PPP dan PKB

Status hukum: tersangka

Kronologi kasus: Agus diduga menerima uang suap dari para kontraktor di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Uang itu diduga untuk membiayai pencalonan ayah Agus di Pilkada Sulawesi Tenggara sebagai calon gubernur.

Menurut Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, penyidik KPK menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 409 juta dan alat kampanye salah satu calon gubernur di rumah konsultan politik bernama Syamsuddin. Diduga itu adalah konsultan politik yang digunakan oleh Agus agar dapat memenangkan ayahnya di Pilkada tahun ini. Sementara, uang senilai Rp 409 juta, sebagian di antaranya berasal para kontraktor atau pihak swasta yang memang sudah dekat dengan Agus.

Ancaman hukuman: Agus disangkakan dengan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya yakni penjara 4 tahun - 20 tahun dan denda Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.

8. 15 Mei 2018: Bupati Bengkulu Selatan, Bengkulu

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Kepala daerah yang terjaring OTT KPK: Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud

Partai politik: Dirwan diusung oleh empat partai politik yakni PDI Perjuangan, PKPI, PPP dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB).

Status hukum: sudah menjadi terdakwa

Kronologi kasus: Dirwan diduga telah menerima komitmen fee untuk lima proyek infrastruktur di Bengkulu Selatan dari kontraktor setempat. Total uang yang dijanjikan oleh kontraktor mencapai Rp 112,5 juta. Namun yang terealisasi untuk diberikan sebesar Rp 98 juta.

Uang tersebut diberikan oleh kontraktor bernama Juhari yang telah menjadi mitra pemkab dan mengerjakan proyek sejak tahun 2017 lalu. Rencananya, bahkan Juhari dijanjikan akan ditunjuk secara langsung oleh Bupati Dirwan untuk mengerjakan lima proyek secara langsung. Total nilai lima proyek itu mencapai Rp 750 juta.

Selain Dirwan, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Juhari (kontraktor), Hendrati (isteri Dirwan) dan Nursilawati (Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan).

Ancaman hukuman: disangkakan dengan pasal 12 huruf a atau b UU nomor 20 tahun 2001 mengenai tindak pidana korupsi. Ancaman penjara yang tertulis di dalam pasal itu yakni 4-20 tahun dan denda antara Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.

7. 10 April 2018: Bupati Bandung Barat, Jawa Barat

ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

Kepala daerah yang terjaring OTT KPK: Bupati Bandung Barat, Abu Bakar

Partai politik: Abu Bakar diusung oleh tiga partai politik yakni PPP, PKB dan PDI Perjuangan

Status hukum: sudah menjadi terdakwa

Kronologi kasus: Menurut Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, tim penyidik lembaga anti rasuah itu tiba di kediaman Abubakar pada sore hari untuk menangkap Abu Bakar. Tetapi, pria berusia 64 tahun itu memohon kepada penyidik agar tidak diproses secara hukum. Alasannya, ia menderita penyakit kanker dan harus menjalani perawatan kemoterapi.

Lucunya, yang terjadi selanjutnya, Abu Bakar justru mengadakan jumpa pers di kediamanya untuk membantah kalau ia ditangkap dalam peristiwa OTT.

Saut mengatakan dari operasi senyap yang digelar, penyidik menemukan barang bukti Rp 435 juta. Selain Abu Bakar, KPK menetapkan tiga tersangka lainnya yakni Weti Lembanawati, Adiyoto dan Asep Hikayat.

Ancaman hukuman: penyidik mengenakan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU nomor 20 tahun 2001 mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya penjara 4 tahun - 20 tahun dan denda Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.

6. 27 Februari 2018: Walikota Kendari, Sulawesi Tenggara

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Kepala daerah yang terjaring OTT KPK: Walikota Kendari, Adriatma Dwi Putra

Partai politik: Adriatma diusung oleh lima partai politik yakni PAN, Gerindra, PKS, PKB, dan PBB

Status hukum: sudah menjadi terdakwa

Kronologi kasus: Menurut Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan, proses pemberian uang suap kepada Asrun, ayah Adriatma, telah dilakukan sejak 26 Februari. Tim penyidik KPK mengetahui ada penarikan uang sebesar Rp 1,5 miliar di Bank Mega di Kendari.

Lalu ada pula uang senilai Rp 1,3 miliar yang diambil dari kas PT Sarana Bangun Utama. Uang dengan total Rp 2,8 miliar itu terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Pemkot Kendari pada tahun 2017-2018.

Selain Adriatma, KPK menetapkan sang ayah, Asrun dan dua orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Fatmawati (mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang kini bekerja untuk pihak swasta), dan Hasmun Hamzah (Direktur Utama PT Sarana Bangun Utama).

Ancaman hukuman: Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tipikor Jakarta Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.‎ Ancaman hukumannya 5 tahun - 20 tahun dan denda Rp 200 juta - Rp 1 miliar.

5. 14 Februari 2018: Bupati Lampung Tengah, Lampung

ANTARA FOTO/Reno Esnir

Kepala daerah yang terjaring OTT KPK: Bupati Lampung Tengah, Mustafa

Partai politik: Mustafa diusung oleh Partai Nasdem, PKS dan Partai Hanura

Status hukum: divonis 3 tahun penjara, denda Rp100 juta dan hak politik dicabut

Kronologi kasus: Kasus penyuapan yang dilakukan oleh Pemkab Lampung Tengah bermula karena Mustafa ingin meminjam uang sebesar Rp 300 miliar kepada PT SMI, BUMD yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Uang itu akan digunakan untuk membiayai pembangunan proyek milik Kementerian PUPR di Lampung Tengah.

Untuk bisa meminjam dana dari BUMD, membutuhkan persetujuan dari anggota DPRD. Sayangnya, sebagai imbal balik, mereka meminta uang Rp 1,16 miliar. Lalu, apa peran Mustafa di sini? Rupanya ia turut mengarahkan agar uang Rp 1,16 miliar mengambil dari dana taktis Pemda dan kontraktor.

Selain Mustafa, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Taufik Rahman, Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, J Natalis Sinaga dan Rusdiyanto (anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah).

Ancaman hukuman: Mustafa disangkakan pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya 1-5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta - Rp 250 juta.

4. 13 Februari 2018: Bupati Subang, Jawa Barat

www.kotasubang.com

Kepala daerah yang terjaring OTT KPK: Bupati Subang Imas Aryumningsih

Partai politik: Ketua DPD Golkar Subang

Status hukum: divonis 6,5 tahun penjara, denda Rp500 juta dan hak politik dicabut

Kronologi kasus: dari OTT tersebut, KPK berhasil menyita uang tunai senilai Rp 337 juta dan bukti dokumen penyerahan uang. Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan uang suap tersebut diberikan sebagai imbal balik untuk izin prinsip pembangunan atau tempat usaha di Subang. Semula, nominal yang dijanjikan untuk Imas mencapai Rp 1,5 miliar. Namun, baru terealisasi Rp 337 juta.

Ancaman hukuman: KPK menyangkakan Imas dengan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pemberantasan Korupsi. Ia terancam hukuman 4-20 tahun penjara dan denda Rp 200 juta - Rp 1 miliar.

3. 11 Februari 2018: Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur

www.facebook.com/marianus.sae

Kepala daerah yang terjaring OTT KPK: Bupati Ngada, Marianus Sae

Partai politik: PDI Perjuangan

Status hukum: divonis 8 tahun penjara, denda Rp300 juta dan hak politik dicabut

Kronologi kasus: Marianus diduga menerima janji dan hadiah berupa uang tunai dengan total mencapai Rp 4,1 miliar. Uang itu diserahkan dengan cara ditransfer dan diserahkan langsung secara tunai.

Sebagai imbal baliknya, Marianus menjanjikan Dirut PT Sinar 99 Permai, Wilhelmus Iwan, beberapa proyek di Kabupaten Ngada yang nilainya mencapai Rp 54 miliar.

Marianus dan Ketua Tim Penguji Psikotes Calon Gubernur NTT, Ambrosia Tirta Santi ditangkap penyidik saat tengah berada di Surabaya. Penyidik kemudian menyita sebuah ATM dan beberapa struk transaksi keuangan. Selain Marianus, KPK juga menetapkan Wilhelmus sebagai tersangka.

Ancaman hukuman: Marianus sebagai pihak yang menerima disangka telah melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal II Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya 4-20 tahun penjara dan denda Rp 200 juta - Rp 1 miliar

2. 3 Februari 2018: Bupati Jombang, Jawa Timur

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Kepala daerah terjaring OTT: Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko

Partai politik: Ketua DPD Partai Golkar tahun 2016-2021

Status hukum: divonis 3,5 tahun penjara dan hak politik dicabut

Kronologi kasus: Nyono diduga menerima uang suap dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang bernama Inna Silestyanti. Tujuannya, agar Inna ditetapkan sebagai kepala dinas kesehatan definitif.

Uang yang diterima oleh Nyono ternyata merupakan kutipan jasa pelayanan kesehatan dana kapitasi dari 34 puskesmas di Jombang. Menurut Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif kutipan itu sudah dikumpulkan sejak Juni 2017. Totalnya mencapai Rp 275 juta.

Selain Nyono sebagai penerima uang suap, KPK juga menetapkan Inna sebagai tersangka karena telah memberikan uang suap.

Ancaman hukuman: Nyono disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya penjara 4-20 tahun dan denda Rp 200 juta - Rp 1 miliar.

1. 4 Januari 2018: Bupati Hulu Sungai Tengah

ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

Kepala daerah terjaring OTT: Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif

Status hukum: divonis 6 tahun penjara, denda Rp300 juta dan hak politik dicabut

Partai politik: Partai Berkarya

Kronologi kasus: penerimaan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait pengadaan pekerjaan pembangunan RS Damanhuri Baranai tahun 2017

KPK menduga ada pemberian uang sebagai fee proyek pembangunan Klas I, II, VIP dan Super VIP di RSUD Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Total uang suap yang diterima Abdul mencapai Rp 3,6 miliar yang merupakan nilai komitmen fee 7,5 persen yang dijanjikan oleh pengusaha swasta.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan uang komitmen fee itu diberikan dalam dua periode yakni periode September-Oktober 2017 sebesar Rp 1,8 miliar dan pada 3 Januari 2018 dengan nominal yang sama.

Selain Abdul, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka yakni Ketua Kamar Dagang Hulu Sungai Tengah (HST), Fauzan Rifani, Dirut PT Sugriwa Agung, Abdul Basit dan Dirut PT Menara Agung, Donny Winoto.

Ancaman hukuman: disangka melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman penjara 4-20 tahun dan denda Rp 200 juta - Rp 1 miliar.

Baca Juga: Ribuan Ojol Mengancam Mogok di Pembukaan Asian Games 2018

Topic:

· OTT KPK

· KPK

· KEPALA DAERAH