MONEY POLITIK DI PEMILIHAN UMUM INDONESIA

UANG DALAM PEMILU INDONESIA. MONEY POLITIK

Yang sangat mungkin menyelenggarakan politik uang pada setiap pemilu di Indonesia dimana saja, adalah mereka yang punya akses menggunakan uang haram hasil Korupsi, bukan hasil keringat sendiri secara halal, meskipun dia itu kerturunan Hadratush Syekh kayak Bupati Bangkalan Fuad.

Mereka yang jadi balon adalah sosok yang gampang tergelincir, adalah sosok yang sangat piawai dalam acting, seperti para artis/actress , yang memiliki satu sisi yang bebas untuk bohong diberikan oleh masyarakat.

Di masyarakt kita yang artis pun belum terbentuk kayak di masyarakat yang sudah tua, artis, apalagi actressnya, secara alami belum terseleksi sebagai seniman, yang umumnya berkarakter. 
Yang dikita ini bisa hanya bermodal alami  secara lahiriah, cantik dan ganteng. Apalagi incumben, pasti belagu dengan banyak uang. Makasudnya pasti mendirikan dinasti politik, mumpung bisa. KALOK TERPILUIH YA KORUPSI
Penjabat teras yang masih muda cantik dan ganteng, memegang otoritas pengeluaran Negara trilyunan, sangat mudah berubah menjadi actress idola untuk kampanye apalagi dengan uang gampang.

Secara Kedinasan beaya Negara yang besar di level Menteri dan Direktur adalah dalam bidang  "soft ware", karena akan hilang bekas dan berkasnya dengan waktu amat singkat. Semacam kegiatan kemasyarakatan, kayak yang digeluti oleh Ibu dari Yayasan Pertamina Foundation yang dengan enaknya membeayai milyaran rupiah untuk  pengeluaran penanaman pohon pemghijauan abal abal, dengan organisasi masyarakat abal abal. Oleh bapak pemilik media cetak yang menilep uang sumbangan masyarakat di korannya demi  menolong korban tsunami di NTT  puluhan tahun yang lalu, miliaran rupuah, yang dia sendiri sudah lupa.

Hanya menunjuk hutan jambu mete alami sebagai sasaran menghabiskan dan menghapuskan uang sumbangan milyaran dari pembacanya. Belut ini masih selamat dan tuman/ketagihan, Terakhir salah peran jadi belut listrik, mungkin sesama listrik jadi dia selamat, mobil listrik bodong, wong listrikya dibawa sendiri.

 Soft ware yang ternyata makan uang Negara banyak sekali dan empuk untuk ditilep adalah jenis “penyuluhan” kepada kelompok rakyat secara Nasional..

 Kegiatan Pejabat Pusat dan Daerah yang pasti finish productnya hanya laporan, banyak foto dan tanda tangan pejabat dan sasaran ( rakyat  atau object) yang gampang sekali ditukangi. Tanpa merecuki BPK, umpama keadaan jembatan di seluruh  Indonesia, atau keadaan trianggulasi geodesi seluruh Indeonesia. Yang membutuhkan up date laporan. 
Biasanya Pejabat Direktorat sangat kreatip mengadakan anggaran untuk kegiatan ini, yang gampang disulap. Termasuk pejabat dari Bapennas, karena bisa nitip mark up beaya.Pasti dikasih, sebab tahun depan juga berhubungan dengan beliau beliau yang masih muda muda, umurnya panjang, syukur ndak kena stroke karena banyak makan enak.

Kegiatan macam organisasi masa yang resmi resmi  kayak Pramuka, organisasi mencegah diabetes melitus, ( tapi bukan mencegah rokok lho), Yang sampai di kegiatannya di lapangan bisa dihapus tapi beaya dan bukti pengeluaran tetap ada, siapa yang protes ?
Di hulunya pasti besar sekali beayanya, dibawah disulap gampang, uang bisa bagi bagi sedikit, dan disetor buanyak keatas, untuk money politik, siiiiip. 
Wong akuntan public sudah acc kok, kemayunya. ( Lha si Akuntan Publik bayaran ini  masak ngecek sampai pelaksanaan di lapangan, seandainya ada, bila itu Pramuka, kegiatannya ya  ortu diporoti dong, sekolahannya saja sudah lepas tangan)

Pokoknya Orde Reformasi ini harus menghapus warisan kreativitas Pegawainya, mulai menteri Koordinator sampai PNS golongan satu atau: Ikutkan masyarakat dengan campaign , mesti saja dengan ongkos yang bisa di  tukangi, dasar  !!!!)

Paling gampang waspadalah dengan apapun program tingkat Menteri sampai Direktur. Yan sifatnya soft ware, meskipun wujudnya hanya surveys, ini mungkin diciptakan buat hasil tambahan, uang perjalanan, untuk ma lima didaerah.

Ingat terakhirnya pak Harto, mau mencetak sawah di Kalimantan satu juta hectare, semua golongan eselon pusat, menganggarkan respon surveys untuk menyenangkan sang Raja pikun ini, sebab uang untuk membuat demoplot sehektar-pun sudah tidak ada, hasinya kertas bertumpuk tumpuk  diwarisi oleh orde reformasi. 
Yang paling menyedihkan masih nongkrongnya disana sistim tipu tipu ini, seperti peternak domba wool bisa mencukur woolnya setiap tahun, tanpa tersentuh pengawasan, gimana ngawasinya wong kegiatan Pramuka dilapangan dan mereka bersekutu dengan ormas yang galak bisa diandalkan dukungannya dengan beaya yang tidak sedikit tentunya, gimana kalok jadi Gupernur sungguhan, Pegawai yang nggak pernah setor bisa di non jobkan to ? Kayak Sang Ratu Khosiah dengan para Jawaranya, dasar.Syukurlah atas kehendak zaman, jeruk dimakan jeruk, tanpa bisa bangkit lagi *)

Posted in: