BENTENG TERAKHIR" ~ IDE SUBAGYO

" BENTENG TERAKHIR "

Mencermati MEGA KORUPSI TH 2016 -2017, yaitu tentang e KTP, saya menjadi merasa beralasan untuk menulis artikel ini.

Saya sangat kagum mengamati apa yang dijuluki mega korupsi yang terjadi di jantung kekuasaan pemerintahan sipil. Yaitu KEMENTERIAN DALAM NEGRI. Dilain Institusi apapun saya akan menanggapi seperti kejadian yang wajar untuk bangsa ini, malah berani menyebut sudah budayanya.

Penyelidikan sudah bertahun tahun sampai dilanjutkan oleh KPK yang baru dibentuk kok tersangkanya hanya dua orang. Padahal meliputi dana 5,9 triliun rupiah.

Yang paling hulu dari perencanaan anggaran ini adalah DPR RI periode 2009 -2014 , khusus berkaitan dengan e-KTP, dibicarakan kembali DPR periode 2014- 2019. Makanya mreka para anggauta ini, mati matian dengan segala cara untuk kembali duduk disana demi memetik buah hasil kerjanya tentu saja. Bila melihat bagian keuntungan dari anggaran e-KTP ini, para calon dari DPR lama ini pasti tidak sayang membuang uang banyak sekali untuk terpilih kembali. Mereka memang golongan oportunis yang hanya mencari untung. Sangat cocok dengan rakyat yang belum mengerti bahayanya memilih penjahat para pemain sandiwara, berkendaraan demokrasi ini. Tetap saja mengandalkan katrolaan feodalisme, elit kampung dan puak dengan jenjang harta curian dari orde baru. ( pembalakan hutan liar dan perkebunan kelapa sawit rampasan dari transmigran, dengan alasan suku ras dan agama.)

Institusi Perwakilan ini sarat dengan wakil rakyat yang terpilih oleh rakyat menggunakan segala cara diatas.

Disana dengan DPR RI dan Kemendagri ( Gamawan Fauzi) merancang pembagian "kelebihan" ( mega mark up) anggaran e-KTP yang sudah digodog matang dan rapi.

Kompas com. 5 maret 2017 secara rinci muat semua nama penerima hasil godokan dua Institusi yang bekerja sama ini, dengan hasil yang sangat gemilang\, persatuan dan kesatuannya mencuri bareng bereng. Pembagian antara mereka dari legislatip maupun eksekutip sudah sangat disepakati. Ya memang Kemendagri dan Kabinet hanya pengguna naggaran 5 ,9 trilyun rupiah ini. Tapi gimana bisa cocok dengan Komisi II dan Institusi Legislatip, merencana yang menelurkan anggaran 5,9 triliun ini, sampai goool, bila tidak secara rinci dirundingkan, pak Gamawan Fauzi Mendagri Pak SBY? Lupa ? dari partai Demokrat.

Bila di pelaksanaan e-KTP ini tidak amburadul, hanya lambat, tidak akan ada kekacauan dari bawah, semua selamat rapi berbau harum. Kan ada anggaran lagi buat memgejar keterlambatan pembuatan e-KTP ini, biasa, alasan teknis.

Saya percaya uang segitu memang sudah habis karena hasil penggodokan dua institusi vital Negara ini memutuskan :
59 % untuk bikin eKTP ( dengan mark up setiap harga barang, dan pungli resmi setiap langkah kerja pembuatan eKTP bisa dinaikkan menurut kebijakan setempat ?), dan 49% untuk bagi bagi antara mereka thok tanpa kerja apa apa lagi. hanya lupa saja. Sangat cukup untuk disetor ke Ketua lho, karena sudah ditunggu - pasti ya jangan bawa pulpen, pamali.

Yang ini jadi ada 39 nama penerima suap ini ndak ada yang besarnya kuang dari 500 juta rupiah setiap cecongor. Silahkan baca sendiri di Kompas com. tg 5 Maret 2017.

Kalau dua institusi puncak (periode 2009-2014) dari tiga institusi puncak trias politia sudah berkolusi begitu rapi, apalah yang diharap rakyat ? Menurut berita yang dtulis di situs https//indocropcycles.worldpress.com/2017/03/09/kasus-korups-e-ktp/ khusus nama beliau beliau dari DPR RI yang pernah dipanggil oleh KPK ada 27 orang. Copy paste dibawah ini.

Benar Jendral Suharto, kembali ke monarchy absolute dari wangsa beliau, dan kroninya sekalian jumlahnya lebih kecil dari anggauta komisi DPR dan Pejabat Teras di setiap Kementrian. Jadi rakyat Negara ini rupanya hanya berbakat untuk jadi kawula/hamba para Despot, ndak usah ada demokrasi segala, iya to ? Terlalu banyak malingnya.

Betapa organisasi Institusi Institusi Eksekutip ini, diawaki oleh sosok sosok sangat taat pada janji kepada atasannya, lebih dari anggota organisasi hitam yang sudah sangat terkenal didunia Mafia dengan omerta –

Sesudah saya renungkan lama baru saya sadar, bahwa Kementerian Dalan Negeri adalah benteng andalan kekuasaan Orde Baru bentukan Jendral Suharto. Sosok yang telah dididik Militer Jepang, dari lingkungan Kesultanan yang sangat berbudaya intrig dan jaringan apa saja, berambisi untuk membuat dinasti dari keturunannya sendiri, sangat telengas dengan ceranya sendiri. Pemerintahannya bertahan selama 32 tahun, dari 1966 – 1998. Selama Pemerintahannya sudah disiapkan :

11. Hanya ada satu kekuatan bersenjata ABRI, yang Polisi termasuk di dalamnya. Sang Jendral adalah Penglima Tertingginya. Mecontoh Presiden Sukarno

2. Rakyat sipil diwadahi dalam satu organisasi ketat, supaya tidak terkotak kotak dan mempunyai satu azas P4 ( Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) Apalagi PNS dan keluarganya. Dengan ketentuan hanya Bapak Presiden sendiri dan ABRI yang berhak memberikan tafsir pada indoktrinasi P4 ini, sebagai pengamalan Pancasila.

Sulit bagi kaum hard core agama untuk memanipulasi pengikutnya tanpa melanggar ketentuan diatas, dan berhadapan dengan ABRI. Jajaran Kemendagri diwilayah, didampingi oleh Babinsa (bintara bina desa) sampai Kodam.. \

4 Amerika Serikat dan seluruh Blok Kubu Kapitalis siap sedia ,memberi bantuan finasial dan lain keperluan kekuasaan Jendral ini. Selama mereka bebas mengeruk resources alami

4.Petanian: sarana pertanian disediakan dengan subsidi 80 % untuk pestisida dan 50% untuk Urea dan TSP – Jatah 2 liter/Ha ekivalen Diazinon untuk pestisida dan 2 kuintal/Ha untuk pupuk Urea/TSP kredit lagi. Untuk tanaman padi dan Polowijo ( kedelai) Kredit atas saprotan ini diberikan sampai jalan 20 tahun, baru diganti dengan beli kontan. Harga gabah dikendalikan jangan sampai buruh tidak bisa beli beras (operasi pasar), dengan upahnya yang rendah, oleh Bulog.

5. Orang yang dicurigai tidak mendukung Pemerintahan Jendral Suharto atau dicurigai komunis atau anti Pancasila diamankan tanpa diproses secara hukum, tidak akan pulang.

Lima point diatas adalah pondasi Pemerintahan Jendral Suharto, menjadikan dia paling kuat sebagai organisasor/dinamisator/diktator pemerintahan Negara berkembang. Kekuasaan Jendral Suharto menyusut banyak nyaris tanpa dukungan, disebabkan dukungan finasial dari Amerika Serikat diketati, karena beliau tidak mau keluar dari Timor Timur, “mbalelo” terhadap perintah tuan kita semua. Sedangkan 60 % APBN th 1999 diharapkan dari kredit talangan Amerika Serikat –meskipun secara formal dari IMF dan World Bank. Lewat tiga Presiden lagi..............kccurian lagi.....,
Sak adanya uang untuk nalangi bank Centuri yang gagal dan sistemik, perbuatan yang mulia, begitu wapresnya yang bekas bankir berkomentar.

Pendukung setia beliau, Berkely mafia yang sebagai menteri menteri Utama pada mangkir. Maka Pemerintahannya lengser.

Sebelum lengser, dengan gagah Sang Jendral memerintahkan membuka lahan sawah di Kalimantan satu juta hectare.

Semua Kementrian mengadakan survey kesana,membuat laporan dan anggaran dengan bersemangat. Sayangnya duit ndak ada, menunggu hasil diplomasi dengan Negara donor,
diplomasi dengan korupsi memang harus dlaksanakan ditempat yang berbeda, dengan anggun, tidak kesusu karena kebutuhan. Sementara setiap kementrian sibuk seminar dan survey,jadi rejeki PNS junior seselon merangkak aja, anehnya atasan tetap minat bagian, dengan segala diplomasi.

Anehnya dimasa sulit ini tidak satupun diantara kroni konglomerat yang Sang Jendral membantu memfasilitasinya, menjadi multi milioner dadakan, tidak ada konsorsium bankers ampyangan, pembalak hutan ratusan ribu hektare, pengusaha real estate, raja kebun kelapa sawit, raja ladang tebu di Sumsel dan Lampung yang telah dibikin kaya raya oleh Orde Baru, sahabat lingkaran dalam beliau, dengan simpanan uang hasil kolusi sebagai kroni sang Jendral, membantu pelaksanaan program sawah satu juta hectare ini, walau cuma demo satu hektere saja. Meskipun simpanan uang gelapnya yang dilarikan keluar negeri ternyata mencapai ribuan triliun rupiah. Baru ketahuan sekarang, 20 tahun setelah beliau lengser dengan menyesal, ditinggal sedirian diusia yang sudah waktunya istirahat. Ya itu kesetiaan ampyang, pasti ada cirinya. culas. Anak cucunyapun ya habis dimakan mereka.

Diganti Doktor dari Jerman, BJ Habibi, yang tidak segara melepaskan Jabatannya sebagai Presiden. trus tidak menunjuk salah satu putra putri sang Jendral sebagai pengganti, sungguh mengecewakan, sudah diaku putra sendiri, padahal kalo cuma duit mereka punya, cukup untuk anggaran Negara setahun, asal pengikut setianya tidak korupsi, apalagi kroninya pengusha ampyang ikut membantu.

Jendral lain juga ragu karena duit tidak dijanjkan oleh sang big boss. Tidak ditawari oleh sang big boss tukar dengan Timor timur. Ya tahu diri donk, sebab the big boss ya tahu semuanya jagoan korupsi dan pelanggar HAM berat, rakyat ya sudah tahu, jadi kerjaan-nya harus didukung uang dollar boros sekali terus menerus.

Baru setelah Presiden Habibi melepaskan Timor Timur seperti bara panas, atas desakan Amerika Serikat. bantuan talangan dana dikucurkan. Gara gara celah Timor yang kaya minyak, keamananya di asuh oleh Australia yang lebih handal/bersih menangkal Fretelin, lebih dipercaya oleh Amerika Serikat, jadi dia tidak perlu keluar uang. Begja begjane kang lali. Nasibnya orang lupa.

Berarti tidak diragukan lagi gaya Kementrian Dalam Negeri dalam mengatur negeri ini diawaki oleh para Aparat Negara yang paling setia kepada Organisasinya. Gamawan Fauzi Golkar,.Pasti kreatip, kaya dengan mengalaman yang lihai, apalagi hanya mengatur uang bagi bagi. Dibagi dengan tanda tangan, diminta kembali uangnya sebagai dukungan kesetiaan, tanpa tanda tangan, sialan.

Sejak angkatan PNS di Kementerian ini, terakhir 1998 – yang akan pensiun 30 tahun lagi, sejak itu tepatnya sampai tahun 2020 baru habis. Makanya walau bagaimana KPK akan memerlukan waktu yang lama sekali untuk memecahkan komplotan mega koruptsi di Kementerian ini sekarang, entah kalau tahun 2020. Saat kapan angkatan Orde Baru sudah nmenipis disana tinggal kira kira seperlima.

Di Kemiliteran hard core pecinta Militerisme terselubung, atau terang terangan,seperti sebagian kecil elite politik/professional kita, bisa ditangkal bila dalam organisasinya calon perwira calon bintara dan calon prajurit dididik menjadi seorang professional Pengawal Negara, yang berjiwa demokratik , mencintai Negeranya.

Bila pendidikan mencintai demokrasi dilaksanakan dengan benar - bisa terlaksana. (bukan sekedar bisa "voting" antara staff komando) tapi mengakui suara rakyat sebagai kekuasaan tertinggi. Bukan hanya esprit du corps (semangat corps), tapi Nasionalisme. "Sedumuk bathuk senyari bhumi, yan perlu dibelani pati" begitu pepatah jawa artinya: Jidad se-ujung jari (harga diri), sejengkal bhumi, bila perlu dibela sampai mati.

Kanyatannya disetiap pendidikan yang dibumbui dengan praktek Despotisme senioritas a’la militer, dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat, dijadikan golongan yang exklusif, kekerasan sampai pembunuhan terhadap para siswa yang baru masuk saban tahun selalu terjadi – biasa dilakukan di kampus APDN Jatinangor, lulusan th 1998 belum pensiun, ya ?

Lurah di desa Selok awar awar, membunuh petani Pak Kancil, penduduknya sendiri secara terbuka beramai ramai, karena si petani vocal ini keberatan usaha penambangan pasir liar ( mosok duitnya dimakan sendiri ), merusak lingkungan, truk pasir merusak jalan. Sang lurah dihukum, alhamdulillah, pak Camat tentu lulusan APDN. kan di Pasirian, tanda tangan saja tidak, Pak Fauzi juga tidak, kan sudah diganti Pak Cahyo *)

Qoute

[MEGA KORUPSI] Inilah Daftar Tersangka Korupsi e-KTP

Posted on Maret 9, 2017by spedaonthel

[MEGA KORUPSI] Inilah Daftar Puluhan Tersangka Korupsi e-KTP

Puluhan orang disebut menerima aliran duit suap proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. “Ada 40 nama,” ujar sumber Tempo yang mengetahui isi dakwaan salah satu terdakwa kasus yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu, Senin 6 Maret 2017 silam.Nama-nama tersebut terdiri atas anggota dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pejabat Kementerian Dalam Negeri, serta swasta.

https://indocropcircles.files.wordpress.com/2016/03/korupsi-koruptor-berdasi-header.jpg?w=640

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya sejumlah nama penyelenggara negara yang diduga menerima aliran duit dari proyek di Kementerian Dalam Negeri pada 2011-2012 itu. “Ada indikasi aliran dana pada sejumlah penyelenggara negara,” ujar Febri.

Ini adalah salah satu kasus korupsi yang membutuhkan waktu pengusutan panjang. Pada April 2014, KPK menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sekaligus pejabat pembuat komitmen, Sugiharto, sebagai tersangka.

Dua tahun kemudian, pada September 2016, KPK menetapkan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, sebagai tersangka.

https://indocropcircles.files.wordpress.com/2013/01/baju-penjara-oranye-kpk-untuk-koruptor.jpg?w=640&h=398

Ratusan Saksi Dipanggil KPK

KPK telah memeriksa 283 saksi. Duit proyek itu diduga menjadi banca’an sejumlah anggota Komisi Pemerintahan DPR periode 2009-2014.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto juga sempat diperiksa KPK. Setya adalah mantan Ketua Fraksi Partai Golkar. Dalam sejumlah kesempatan, ia membantah jika disebut ikut menerima suap.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, yang juga mantan anggota Komisi Pemerintahan, beberapa kali membantah terlibat.

Sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang pernah duduk di komisi yang sama, mengatakan, “Saya disebut menerima uang, saya ngamuk betul soal itu.”

KPK menyebut ada tiga klaster atau kelompok besar terkait pengusutan kasus e-KTP, salah satu kelompok itu adalah dari anggota DPR. Di proses penyidikan ada lebih dari 20 anggota DPR yang dipanggil.

https://indocropcircles.files.wordpress.com/2014/01/gedung-mpr-dpr-toys-r-us-senayan-jakarta2.jpg?w=640&h=382

“Bahwa ada sejumlah saksi yang diperiksa, ya, lebih dari 200 saksi yang diperiksa. Di antara para saksi tersebut, ada sekitar 23 anggota DPR yang kita panggil juga meskipun tidak semuanya hadir. Anggota DPR yang hadir sekitar 15 orang dalam proses pemeriksaan di penyidikan,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Dalam perjalanan penyidikan selama 3 tahun di kasus itu, KPK memang kerap memanggil para anggota DPR terkait kasus itu. Dari catatan detikcom, ada sekitar 27 anggota DPR yang pernah dipanggil KPK terkait penanganan kasus mega proyek e-KTP.

Sejumlah nama itu datang memenuhi pemeriksaan, tapi ada pula yang tidak hadir, bahkan ada pula yang beberapa kali diperiksa penyidik KPK. Berbagai hal ditanyakan kepada para anggota dewan itu. Biasanya seusai menjalani pemeriksaan, mereka mengaku ditanya seputar pembahasan di Komisi II DPR atau tentang penganggaran.

Selain itu, tak jarang pula dari mereka mengaku bersih dari aliran uang haram proyek itu. Salah satunya disampaikan oleh Chairuman Harahap yang diperiksa KPK selaku mantan Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar.

Saat diperiksa pada Senin, 7 November 2016 silam, Chairuman mengaku diperiksa soal proses penganggaran dalam proyek pengadaan e-KTP. Kemudian tentang aliran dana, sosok M Nazaruddin yang paling sering ‘bernyanyi’.

Chairuman pun pernah membantah pernyataan Nazaruddin bila Komisi II DPR menerima aliran dana e-KTP. Ada pula beberapa saksi yang enggan membeberkan perihal pemeriksaannya. Salah satunya yaitu dari mantan Wakil Ketua Komisi II Taufiq Effendi.

https://indocropcircles.files.wordpress.com/2013/12/mpr-dpr-tidur-02.jpg?w=640&h=461

Pun ada pula saksi yang tidak hadir meski dipanggil KPK. Salah satunya yaitu Yasonna Laoly yang memang tengah sibuk menjalankan tugas sebagai Menteri Hukum dan HAM ketika dipanggil KPK.

Sejauh ini, KPK menyebut ada pengembalian uang senilai Rp 250 miliar dari berbagai pihak, yaitu 5 korporasi, 1 konsorsium, dan 14 orang.

Namun juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri, tidak merinci perusahaan dan orang-orang itu. Di antara 14 orang tersebut, ada pula anggota DPR, tetapi Febri lagi-lagi enggan membeberkannya.

Deretan Anggota Dewan yang Pernah Dipanggil KPK di Kasus e-KTP

Berikut nama anggota DPR yang dipanggil KPK terkait kasus itu (nama-nama itu didapat dari penelurusan detikcom dari jadwal pemeriksaan KPK, nama-nama itu ada yang datang menghadiri pemeriksaan, ada pula yang tidak hadir):

https://indocropcircles.files.wordpress.com/2017/03/irman-mantan-dirjen-dukcapil.jpg?w=237&h=300

Irman (mantan Dirjen Dukcapil) ditahan KPK terkait korupsi e-KTP pada September 2016 lalu.

1. Setya Novanto
2. Anas Urbaningrum
3. M. Nazaruddin
4. Agun Gunandjar
5. Ganjar Pranowo
6. Ade Komarudin
7. Numan Abdul Hakim
8. Rindoko Dahono Wingit
9. Olly Dondokambey
10. Jafar Hafzah

11. Khatibul Umam Wiranu
12. Teguh Juwarno
13. Arif Wibowo
14. Taufiq Effendi
15. Chairuman Harahap
16. Markus Nari
17. Melcias Marcus Mekeng
18. Miryam S Haryani
19. Jazuli Juwaini
20. Tamsil Linrung

https://indocropcircles.files.wordpress.com/2017/03/sugiharto-terdakwa-korupsi-e-ktp-ditahan-kpk.jpg?w=243&h=254

Sugiharto, tersangka korupsi e-KTP ditahan KPK pada Oktober 2016 lalu.

21. Yasonna Laoly
22. Mirwan Amir
23. Abdul Malik Haramain
24. Mulyadi
25. Djamal Aziz
26. Mustokoweni Murdi (almh)
27. Ignatius Mulyono (alm)

CATATAN:

Sekali lagi, nama-nama tersebut merupakan nama dari DPR yang dipanggil sebagai saksi.

Dalam kasus e-KTP KPK baru menetapkan dua tersangka yang sama-sama merupakan pejabat Kemendagi yakni Irman (mantan Dirjen Dukcapil) dan Sugiharto (mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil). Belum ada tersangka lain yang ditetapkan setelah keduanya.(sumber: tempo, detik dan berbagai sumber lainnya)

Pustaka:

§ tempo.co, Proyek E-KTP, Dakwaan Sebut 40 Penerima Suap

§ detik.com, Deretan Anggota Dewan yang Pernah Dipanggil KPK di Kasus e-KTP